Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat strategi keamanan yang komprehensif untuk Papua.
Hal ini dilakukan usai penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Mugi, Nduga, Papua Pegunungan sehingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI AD dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna saat mengemban misi pembebasan pilot Susi Air.
"Soal sudah ada yang gugur dalam operasi dan Panglima TNI sudah menetapkan siaga tempur, saya minta dilakukan dengan strategi komprehensif untuk Papua," ujarnya saat membuka rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi (Juru Bicara) Wapres Masduki Baidlowi mengatakan bahwa Wakil Presiden Ke-13 RI ini pun meminta agar koordinasi penanganan keamanan di Papua ditingkatkan.
"Supaya penanganan pola-pola penanganan Papua itu efektif. Terutama yang menyangkut soal koordinasi karena selama ini sudah berjalan dengan baik tapi harus ditingkatkan terus-menerus," ujarnya.
Menurutnya, Wapres asal Tangerang itu berpesan agar pendekatan keamanan bersamaan dengan pendekatan kesejahteraan berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di tanah Papua.
Baca Juga
"Soft approach tidak dihilangkan, tetap berjalan seperti itu, kesejahteraan tetap berjalan semuanya. Jadi istilahnya penebalan-penebalan terhadap apa yang selama ini sudah berjalan, penebalan dalam artian efektivitas bagaimana supaya keamanan pola penanganannya lebih tepat," imbuhnya.
Hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili oleh Deputi II Edmil Nurjamil dan Deputi III Aswardi.
.jpg?w=300&h=221)
