Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyayangkan kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Junimart menyebut daripada mengkritik, lebih baik AHY dan Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi. Menurutnya, AHY belum bisa berdamai dengan hasil Pemilu 2014 dan 2019.
“Kita mestinya mendukung pemerintahan, harus move, kita minta move on saja. Tidak perlu pembusukan,” ujar Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/3/2023) malam.
Dia berpendapat, berbagai kritikan AHY hanya membuat nama Jokowi semakin harum. Selain itu, berbagai kritikan itu juga kurang berdasar.
Dia mencontohkan soal utang pemerintah. Seharusnya, AHY melihat pembangunan infrastruktur yang dihasilkan pemerintahan Jokowi.
“Kalau ada utang, tapi ada faktanya pembangunan. Coba cek infrastruktur, coba cek pembangunan lain, pasar, segala macam, ada semua,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Baca Juga
Bahkan, menurutnya, banyak pembangunan yang tak jalan pada masa pemerintahan sebelumnya yang akhirnya kembali berlanjut pada masa pemerintahan Jokowi. Begitu juga dengan program food estate yang dikritik.
“Food estate di Humbang Hasundutan di Tapanuli, ada tuh hidup. Terus yang mana food estate-nya? Jadi bukan hanya by data tapi de facto kita bicara. Enggak usah fitnah-fitnah,” ungkap Junimart.
Kiritik AHY
Sebelumnya, AHY menyayangkan utang pemerintahan Jokowi yang terus meningkat. Dia mengatakan dalam 8 tahun terakhir kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Utang BUMN, lanjutnya, juga makin meroket.
"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggungung sebesar Rp1.640 triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ujar AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Dia takut pemerintah setelah Jokowi juga akan kesulitan menjalankan program-program besar sebab ruang fiskal akan semakin terbatas.
"Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," jelas putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Tak hanya itu, lanjutnya, banyak program pemerintah yang selama ini dilakukan secara grasa-grusu atau tergesa-gesa. Dia mencontohkan, program food estate.
Meski program itu sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah, namun AHY berpendapat program itu mengabaikan banyak faktor ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya.
"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat," jelasnya.
