Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buntut Kasus Susi Air, Wapres Minta Pengamanan di Papua Diperketat

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin angkat bicara mengenai peristiwa sabotase dan dibakarnya pesawat perintis Susi Air di Bandar
Buntut Kasus Susi Air, Wapres Minta Pengamanan di Papua Diperketat. Wakil Presiden Maruf Amin. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @najwashihab
Buntut Kasus Susi Air, Wapres Minta Pengamanan di Papua Diperketat. Wakil Presiden Maruf Amin. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @najwashihab

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin angkat bicara mengenai peristiwa sabotase dan pembakaran pesawat perintis Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua yang saat ini masih dalam proses penyelidikan otoritas.

Wapres meminta agar dilakukan penjagaan di lokasi-lokasi strategis di wilayah Papua, mengingat aksi kriminalitas masih kerap terjadi.

"Tempat-tempat yang strategis itu harus ada penjagaan, harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan, jadi ada pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan, harus dibuat pengawalan," ujarnya, dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (10/2/2023).

Maruf juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Dengan kesejahteraan yang meningkat, sambungnya, diharapkan akan secara otomatis mengurangi kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kriminalitas.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya menggandeng tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh agama untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan tersebut.

"Saya menggunakan istilah kami ingin menggaruk di tempat yang gatal, artinya yang diperlukan itu yang kita garuk, yang kita berikan kepada mereka. Ini kita lakukan perubahan-perubahan sasaran pembangunan kesejahteraan sesuai dengan masalah yang dihadapi, yang diinginkan oleh orang-orang Papua," tuturnya.

Selain itu, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini juga meminta agar masalah gangguan keamanan di Papua Pegunungan ini tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, tidak semua wilayah Papua rawan kriminalitas, sebab lima provinsi lainnya aman dan kondusif.

Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat sejumlah gangguan keamanan adalah Papua Pegunungan.

Hal itulah yang mendasari pemerintah memerintahkan jajaran aparat keamanan TNI/Polri agar terus mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya minta dan saya perintahkan supaya pembuat perusuh ini dikejar dalam rangka penegakan hukum," imbuhnya.kepada wartawan usai Rapim TNI 2023, Kamis (9/2/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper