Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022).
Menurutnya keluarnya kebijakan tersebut lantaran adanya kebutuhan yang mendesak.
“Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 Desember ini adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (30/12/2022).
Mahfud mengklaim keputusan tersebut sesuai dengan keputusan MK nomor 38/PUU7/2009. Selain kebutuhan mendesak, dia menyebutkan Pemerintah ingin menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk masalah tersebut belum ada.
“Jadi ada kekosongan hukum atau [aturan] yang ada tidak memberikan kepastian misalnya karena diberi waktu sekian lagi,” katanya.
Kemudian, Mahfud menjelaskan bahwa kekosongan hukum tersebut tidak dapat dibahas melalui prosedur normal karena harus melewati tahap yang lama. Sehingga menurutnya Pemerintah memandang perlunya Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
Baca Juga
“Ini didasarkan pada alasan mendesak disampaikan oleh Menko, dampak perang Ukraina mempengaruhi negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi krisis multi sektor dan kondisi politik serta krisis pangan sehingga pemerintah harus mengambil langkah strategis secepatnya,” katanya.
Mahfud menjelaskan untuk mengambil langkah strategis tersebut tidak dapat menunggu berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK Nomor 91 tahun 2022.
“Pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja tertanggal hari ini, 30 Desember 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
“Presiden telah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja,” katanya.
