Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah Uni Soviet runtuh, komunisme mulai kehilangan pamor. Amerika Serikat dan kapitalisme kemudian menjadi penguasa tunggal global. Mereka menjadi polisi dunia. Bebas keluar masuk ke wilayah negara lain. Bahkan melakukan intervensi politik dan militer atas nama kemanusiaan dan nilai-nilai 'liberalisme' barat yang mereka promosikan selama berabad-abad.
Namun, rentetan peristiwa belakangan ini mulai dari bangkitnya populisme, proteksionisme Trump, perang dagang, ketegangan China vs Amerika Serikat, hingga perang antara Rusia dengan Ukraina yang didukung 'Barat', memunculkan kesan bahwa dominasi barat mulai luntur dalam peta geopolitik global. Nilai-nilai Barat tentang kebebasan mulai kehilangan daya magisnya.
Pemicu 'lunturnya' dominasi Barat ini banyak hal. Bisa jadi karena masyarakat dunia sudah tidak nyaman dengan sikap atau kebijakan AS dengan para konco-nya yang sering bertindak sewenang-wenang atau karena munculnya kekuatan baru dalam peta politik dunia. Kekuatan itu bukan musuh bebuyutan Barat, Rusia, yang kini tengah bersusah payah ingin mengembalikan 'kejayaan' Uni Soviet. Tetapi China.
China adalah salah satu penguasa ekonomi dunia saat ini. Bank Dunia mencatat bahwa PDB China telah mencapai angka US$17,73 triliun pada tahun 2021 lalu. Angka ini tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan dengan tahun 2000 lalu yang hanya US$1,21 triliun atau tahun 2010 yang masih sebanyak US$6 triliun, meskipun masih di bawah Amerika Serikat.
Kendati demikian, World Economic League Table 2021 memperkirakan China akan menggeser dominasi Amerika Serikat pada tahun 2030. Itu artinya 8 tahun lagi China akan menjadi penguasa baru dunia. Naiknya China sebagai 'penguasa' dunia akan menimbulkan guncangan bagi barat. Terjadi sebuah 'arus balik' peradaban. Kiblat 'geopolitik' global akan beralih dari Barat ke China.
Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Barat. Kebangkitan China kemudian menjadi ancaman bagi eksistensi hegemoni Barat. Upaya untuk membendung pengaruh China kemudian dilakukan. Apalagi, belakangan ini, China tengah getol-getolnya membangun pengaruh ke beberapa kawasan. Di Afrika, China telah memiliki pangkalan militer. Mereka juga mulai menebar pengaruhnya di kawasan Pasifik.
Barat tidak mau kalah. Mereka semakin memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik. Pembentukan aliansi militer baru antara Australia, United Kingdom (Inggris), dan United States atau Amerika Serikat (AUKUS) adalah salah satunya. Dalih pembentukan pakta pertahanan ini untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik. Namun kenyataannya, pakta keamanan tersebut justru ikut memanaskan negara-negara di kawasan Pasifik.
Indonesia adalah salah satu negara yang menentang cukup keras keberadaan pakta pertahanan AUKUS, khususnya terkait dengan rencana pembuatan kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir itu rencananya akan dioperasikan oleh Australia. Tetangga dekat Indonesia di sebelah selatan.
Kehadiran kapal selam bertenaga nuklir akan membuat keseimbangan di kawasan terguncang. Ini yang tidak diinginkan oleh Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri non blok. "Indonesia tidak ingin, kawasan ini menjadi ajang perlombaan senjata dan menjadi power projection yang dapat mengancam stabilitas," tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sama dengan Indonesia, China termasuk Uni Eropa yang tidak kebagian jatah dalam AUKUS juga menentang pakta pertahanan tersebut.
Rusia-China Melawan AS
China dan Rusia adalah aliansi dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Mereka menentang praktik sistem unipolar. Kedua negara yang lama menjadi saingan AS ini ingin sebuah tatanan baru yang terbebas dari dominasi kebijakan sepihak negeri Paman Sam.
Salah satu hal yang menarik adalah hasil pembicaraan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi dengan Duta Besar baru Rusia untuk China, Igor Morgulov baru-baru ini.
Wang Yi yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China, menyatakan bahwa China dan Rusia berkomitmen untuk mempromosikan multipolar dunia (kekuasaan lebih dari satu negara).
Rusia dan China menegaskan tidak pernah percaya lagi dengan hegemoni unipolar (satu negara yang berkuasa). Kedua negara itu telah berkomitmen untuk menegakkan sistem internasional dengan PBB pada intinya.
Selain itu, Wang Yi juga percaya dengan tatanan internasional yang berdasarkan hukum internasional, dan menolak politik kekuasaan. "Tidak peduli bagaimana situasi internasional dapat berkembang, China dan Rusia akan memajukan rasa saling percaya strategi, dan kerja sama praktis," lanjut Wang Yi, seperti dilansir dari Xinhua, Senin (28/11/2022).
Adapun 2 negara besar itu akan berupaya menegakkan keadilan dan juga memperjuangkan keadilan internasional. Sementara itu, Morgulov mengatakan bahwa hubungan Rusia dan Tiongkok tidak dapat dipatahkan.
Dia menegaskan bahwa persahabatan antara dua negara besar itu kedepannya akan dapat mengatasi segala tantangan, termasuk melawan hegemoni Barat yang kini kian pudar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
