AS Dukung Taiwan
Sebelumnya, Joe Biden telah berulang kali berjanji akan membela Taiwan jika China menyerang. Keterlibatan AS dalam konflik ini menjadi pertimbangan China untuk tak mengendurkan pertahanannya.
Juru Bicara Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan kebijakan AS terhadap Taiwan tetap tidak akan berubah.
"Presiden telah mengatakan ini sebelumnya, termasuk di Tokyo awal tahun ini. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan Taiwan kami tidak berubah. Itu tetap benar," kata jubir itu.
Kementerian Luar Negeri Taiwan berterima kasih kepada Biden atas penegasan kembali komitmen keamanan yang kuat dari pemerintah AS untuk Taiwan.
Taiwan akan terus memperkuat kemampuan pertahanannya dan memperdalam kemitraan keamanan yang erat dengan AS.
Ketegangan semakin meruncing setelah beberapa negara seperti AS dan Inggris menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan.
Pada saat melakukan panggilan telepon dengan Biden pada Juli 2022, Xi memperingatkan agar tidak bermain api di Taiwan. Dia mengatakan "mereka yang bermain api akan binasa karenanya".
Xi Jinping kembali menegaskan, bahwa China menentang kemerdekaan Taiwan saat berpidato di Kongres Komunis China.
"Kami dengan tegas mengobarkan perjuangan besar melawan separatisme dan campur tangan, menunjukkan tekad dan kemampuan kami yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial serta menentang kemerdekaan Taiwan," kata Xi.
Xi mengatakan terserah kepada rakyat China untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan bahwa China tidak akan pernah melepaskan hak untuk menggunakan kekuatan.
Atas pidato Xi itu, Kantor Kepresidenan Taiwan menegaskan, bahwa Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka.
"Posisi Taiwan tegas tidak ada dukungan terhadap kedaulatan nasional, tidak ada kompromi pada demokrasi dan kebebasan, dan pertemuan di medan perang sama sekali bukan pilihan bagi kedua sisi Selat Taiwan," kata pihak Kepresidenan Taiwan.
Beijing telah menawarkan Taiwan model otonomi satu negara, dua sistem, formula yang sama digunakan untuk Hong Kong. Namun, semua partai politik utama di Taiwan menolak proposal itu dan menurut jajak pendapat hampir tidak mendapat dukungan publik.
Pemerintah Taiwan mengklaim, bahwa hanya rakyat yang dapat memutuskan masa depan mereka sendiri dan klaim Beijing tidak berlaku karena Republik Rakyat China tidak pernah memerintah bagian mana pun dari Taiwan.
