Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan akan memberikan sanksi kepada setiap kadernya jika menyatakan nama calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sebelum ditetapkan oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, hanya Megawati yang berhak menentukan capres dan cawapres yang akan diusung partai. Oleh karenanya, para kader tak boleh mendahului Megawati.
“Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut,” jelas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo sempat menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo untuk maju capres di Pilpres 2024. Meski begitu, Hasto mengaku belum membaca pernyataan dari politisi senior PDIP tersebut.
“Saya belum membaca pernyataannya [FX Rudyatmo], namun sekiranya itu benar, maka itu pelanggaran, sama dengan kader lain yang melakukan hal yang sama,” ujar Hasto.
Terkait pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai capres pada 2024, Hasto menganggap itu hanya sekadar kesiapan untuk ditugaskan partai. Menurutnya, setiap kader PDIP memang harus siap jika ditugaskan partai.
Baca Juga
“Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap'. Pak Djarot siap buat bangsa dan negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara. Ada Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semuanya harus menyatakan siap,” jelasnya.
Hasto mengklaim, saat ini seluruh kader PDIP sedang fokus turun ke bawah untuk mengejar prestasi setinggi-tingginya. Saat ini, lanjutnya, bukan waktunya berbicara terkait capres dan cawapres karena ada waktunya.
“Urusan capres-cawapres nanti akan ada momentumnya, dan momentumnya bukan saat ini,” ucapnya.
