Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrat mengintruksikan seluruh kadernya di Indonesia untuk ikut aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, kenaikan harga BBM sangat menambah beban rakyat, padahal situasi ekonomi saat ini belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pimpinan Partai Demokrat menginstruksikan kepada kadernya mengambil langkah dan tindakan.
“Selain menyuarakan di parlemen terkait penolakan ini, di 514 dewan pimpinan cabang kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini,” jelas Kamhar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (7/9/2022).
Meski begitu, dia mengingatkan kader Demokrat tak perlu menangis saat menyampaikan argumen penolakan kenaikan harga BBM. Dia menyinggung aksi para elite PDI Perjuangan (PDIP) saat menolak kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ternyata saat ini ketika [PDIP] berkuasa bisa memahami kenaikan BBM, padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak,” ujarnya.
Kamhar menganggap alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena beban APBN terlalu berat tak tepat. Menurutnya, banyak jalan lain yang bisa diambil pemerintah jika benar-benar prorakyat, seperti relokasi anggaran dengan meninjau ulang proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur yang tak prioritas.
Baca Juga
Dia merasa pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk memenuhi target, namun dengan memberikan beban kepada rakyat.
“Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati,” tutupnya.
