Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSI Minta BLT BBM Jokowi Tidak Dikorupsi

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Jokowi diharapkan tepat sasaran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menetri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sosial Tri Rismaharini member penjelasan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM di Sentani, Jayapura Papua, Rabu (31/8/2022). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menetri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sosial Tri Rismaharini member penjelasan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM di Sentani, Jayapura Papua, Rabu (31/8/2022). JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran.

Juru bicara PSI bidang ekonomi Andre Vincent Wenas menilai masyarakat mesti diberi pemahaman bahwa subsidi BBM itu pada kenyataannya banyak dinikmati oleh kaum yang mampu.

“Namun, kalau kompensasi dalam bentuk BLT bisa tepat sasaran maka yang menikmati adalah golongan yang memang layak untuk menerima bantuan atau kompensasi itu,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (4/9/2022).

Tidak hanya itu, menurutnya, msyarakat luas perlu mendapat informasi yang lengkap, bahwa saat ini pemerintah masih menyubsidi Solar sebesar Rp 500 per liternya plus kompensasi sebesar Rp 8.300 per liter. Sehingga totalnya Rp 8.800 yang ditanggung pemerintah.

Faktanya harga keekonomian Solar yang seharusnya Rp 13.950 per liter itu bisa diperoleh oleh golongan penerima BLT dengan harga Rp 5.150 per liternya. Selisih Rp 8.800 nya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi Rp 500 per liter dan Rp 8.300 per liter dalam bentuk BLT.

Kemudian, untuk jenis Pertalite yang keekonomiannya adalah Rp 14.450 per liter, untuk golongan penerima BLT diberi kompensasi dana BLT sebesar Rp 6.800 per liter. Sehingga para penerima BLT ini sesungguhnya bisa memperoleh Pertalite seharga Rp 7.650 per liter.

Adapun, untuk LPG 3 kg tetap disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp 14.250 per liter atau sekitar 77% dari harga keekonomiannya. Lantaran harga jual LPG 3 kg ini cuma Rp 4.250 per kg, padahal harga keekonomiannya berada pada kisaran Rp 18.500 per kg.

“Semua dana subsidi itu dari APBN, dari uang rakyat. Maka demi administrasi keadilan sosial yang lebih terdistribusi secara tepat sasaran, maka BLT itu mesti dipastikan diperoleh oleh golongan yang tidak mampu. Tidak seperti selama ini dimana seluruhnya dalam bentuk subsidi BBM yang pada kenyataannya banyak dinikmati oleh golongan yang mampu,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap, agar semua pihak tidak memolitisasi isu penyesuaian harga beli BBM ini demi kepentingan sempit tertentu.

Dia mendorong agar seluruh pihak mesti realistis, dan tetap optimis bahwa perekomian akan tetap survive di tengah krisis global gegara pandemi dan perang yang bergejolak saat ini.

“Kita mesti terus mengritisi pola penyaluran BLT ini agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Begitu cara kita membantu pemerintah.” kata Andre


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper