Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Duga Alfamidi Beri Duit 'Pelicin' ke Bupati Ambon untuk Izin Bangun Retail

KPK menduga ada aliran uang dari PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi/MIDI) ke Bupati Ambon Richard Louhenapessy sebagai pelicin izin bangun cabang retail.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 08 Agustus 2022  |  12:29 WIB
KPK Duga Alfamidi Beri Duit 'Pelicin' ke Bupati Ambon untuk Izin Bangun Retail
KPK menduga ada aliran uang dari PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi/MIDI) ke Bupati Ambon Richard Louhenapessy sebagai pelicin izin bangun cabang retail. Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri/Antara - HO/Humas KPK
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran uang dari PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi/MIDI) ke Bupati Ambon Richard Louhenapessy.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa uang itu diduga untuk memuluskan proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Hal itu diketahui saat penyidik KPK memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganeffian.

"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU [Midi Utama Indonesia] melalui dari tersangka AR [Amri], yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," kata Ali kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Namun, Jubir KPK belum memerinci prosedur pengeluaran uang dari korporasi Alfamidi itu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana prncucian uang (TPPU). Richard menjadi tersangka persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel Alfamidi tahun 2020.

"Selama proses penyidikan dugaan perkara awal RL, Tim Penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Walikota Ambon berupa TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (4/7/2022).

Richard diduga sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) pada Jumat (13/5/2022).

Penahanan ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemberian hadiah atau janji persetujuan izin pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK alfamidi ambon tppu korupsi
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top