Bisnis.com, JAKARTA – Australia mengumumkan akan menyalurkan kembali bantuan militer senilai Rp1,1 triliun ke Ukraina, maka total bantuan militer menjadi Rp3,9 triliun.
“Australia akan memberikan paket bantuan baru ke Ukraina: A$99,5 juta [sekitar Rp1,01 triliun] dalam bantuan militer, termasuk 14 kendaraan lapis baja pengangkut personel, 20 kendaraan mobilitas yang dilindungi Bushmaster, dan peralatan militer lainnya yang dipasok oleh industri pertahanan Australia," ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese seperti yang dikutip Kantor Berita Rusia TASS pada Senin (4/7/2022).
Anthony menjelaskan paket bantuan baru tersebut diberikan atas permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tak hanya bantuan langsung, Australia juga menyumbangkan dana kontribusi ke NATO lewat Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund.
Australia juga mengalokasikan dana sebesar A$8,7 juta atau sekitar Rp88,6 miliar untuk membantu penjagaan perbantasan Ukraina. Total, jelas Anthony, bantuan militer Australia untuk Ukraine menjadi A$388 juta atau sekitar Rp3,9 triliun, setelah invasi Rusia.
Anthony menegaskan Asutralia akan terus mendukung usaha Ukraina melawan Rusia dan “akan campur tangan di Mahkamah Internasional.” Australia juga akan memberikan akses bebas bea cukai untuk barang impor Ukraina.
Tak sampai di situ, dia mengatakan Australia akan melarang impor emas dari Rusia dan menjatuhkan sanksi pada beberapa menteri Rusia. Hingga kini, Australia telah memberlakukan sanksi untuk 828 warga negara Rusia dan Belarusia, termasuk presiden kedua negara. 47 institusi asal Rusia juga kena getah lewat larangan ekspor dan impor.
Baca Juga
"Kunjungan saya ke Kiev dan kunjungan baru-baru ini oleh para pemimpin dunia lainnya mengirimkan pesan yang jelas bahwa negara-negara demokratis seperti Australia akan berdiri berdampingan dengan rakyat Ukraina pada saat dibutuhkan," jelas Anthony.
Seperti diketaHui, pada 24 Februari 2022 Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina atas permintaan bantuan dari kepala republik Donbass. Dia menekankan Rusia tak berniat menduduki wilayah Ukraina, melainkan hanya untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi negara tersebut. Negara-negara Barat membalas langkah Rusia dengan menjatuhkan sanksi, salah satunya Australia.
