Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendapatkan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (23/5/2022).
Sekretaris Rektor UGM Gugup Kismono di UGM Yogyakarta menuturkan pemberian gelar tersebut atas jasa yang luar biasa dalam pelaksanaan pembangunan transportasi nasional di seluruh Indonesia sehingga menjadi bagian dalam memajukan sistem transportasi dan perekonomian bangsa
"Memutuskan dan menetapkan menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Budi Karya Sumadi," ujarnya, Senin (23/5/2022).
Sebelumnya, Budi Karya menamatkan studi S1 di UGM Jurusan Arsitektur pada 1981. Sebelum lulus, dia juga sudah sempat menjadi asisten dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik UGM.
Setelah itu, Budi Karya sempat malang melintang di bidang properti dan transportasi seperti di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Jaya Real Property Tbk., PT Jakarta Propertindo, Direktur Utama Angkasa Pura II, serta dilanjutkan menjadi Menteri Perhubungan sejak 2016.
"Kelihatan sekali begitu cepat menanjaknya karir beliau sampai menjadi Menteri Perhubungan," tutur Guru Besar Departemen Teknik Sipil UGM Achmad Munawar, yang bertindak sebagai Ketua Tim Promotor.
Baca Juga
Pada pidatonya, Achmad menyampaikan bahwa Budi Karya menggunakan keahliannya dalam bidang arsitektur dan perencanaan wilayah untuk merubah paradigma transportasi yang Jawasentris. Beberapa terobosan konektivitas yang dinilai signifikan yakni tol laut, integrasi di simpul transportasi perkotaan dan daerah wisata, kereta bandara, dan lainnya.
Budi Karya berterima kasih kepada jajaran civitas academica UGM beserta tim promotor atas penganugerahan yang diberikan.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menegaskan bahwa infrastruktur transportasi menjadi prioritas pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan data dari Bank Dunia dan Global Economy 2021, Budi mengatakan bahwa kualitas infrasruktur transportasi Tanah Air menjadi semakin baik dan positif. Dia menegaskan bahwa prinsip sistem transportasi yang diterapkan yakni erat dengan nilai kerakyatan, keberagaman, berkelanjutan, dan keadilan.
"Arah pembangunan infrastruktur transportasi bergeser dari Javasentris menjadi Indonesiasentris," ucapnya.
Adapun, acara penganugerahan juga dihadiri oleh beberapa jajaran Kementerian Perhubungan, DPR RI, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
