Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TNI Setop Kasus Helikopter AW-101, KPK: Tetap Kami Usut Tuntas!

KPK tidak akan menghentikan dugaan korupsi tersebut meski perkara sudah gugur di TNI.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 11 Mei 2022  |  08:59 WIB
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri/Antara - HO/Humas KPK
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri/Antara - HO/Humas KPK

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan tetap mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Hal tersebut ditegaskan kembali meski TNI telah menggugurkan kasus.

“Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya, kami masih terus menyelesaikan proses penyidikan perkara ini,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).

Ali menjelaskan bahwa KPK tidak akan menghentikan dugaan korupsi tersebut meski perkara sudah gugur di TNI. Pengusutan perkara berbeda dengan yang didalami lembaga antirasuah.

Penghentian proses penyidikan, tambah Ali, tidak mutlak. Maksudnya adalah jika kemudian ditemukan ada bukti baru dan indikasi menguat di dalam proses penyidikan, tentu hal tersebut bisa dibuka kembali.

“Oleh karena itu, maka penyidikan di KPK tetap dilanjut. Dan kami pastikan akan bawa ke proses pengadilan,” jelasnya.

Korupsi AW-101 terjadi pada 2016. Hal tersebut berawal dari pemerintah yang ingin melakukan pengadaan setahun sebelumnya.

Rencana pembelian 6 helikopter untuk alat angkut berat dan VVIP itu ditolak Presiden Joko Widodo karena dianggap terlalu mahal.

Akan tetapi TNI AU tetap membeli 1 unit pada 2016 menggunakan anggaran TNI AU, bukan Sekretariat Negara. Setahun kemudian, KPK bersama Panglima TNI saat itu mengumumkan ada dugaan korupsi atas pengadaan tersebut.

Setidaknya ada empat pejabat militer menjadi tersangka, yaitu Fachry Adami, Letkol TNI AU (ADM) WW, Pelda SS, dan Kol (Pur) FTS.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK tni
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top