Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejagung dan BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Penyidik Kejagung dan BPKP sedang menghitung kerugian negara kasus izin ekspor minyak goreng.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 25 April 2022  |  09:54 WIB
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah. - istimewa
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah. - istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit dan produk turunannya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut koordinasi antara penyidik ‘gedung bundar’ dengan BPKP merupakan perkembangan positif untuk segera membongkar praktik lancung tata niaga minyak goreng.

“Jadi nanti tidak hanya dampak kerugian perekonomian negara. Tetapi juga terkait kerugian negaranya,” ujar Febrie dalam video konferensi resmi yang dikutip, Senin (25/4/2022).

Febrie menegaskan bahwa pasal yang dikenakan kepada keempat tersangka adalah Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Kejagung, kata Febrie, juga sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pemberatan kepada keempat tersangka.

Keempat tersangka itu antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Indrashari Wisnu Wardhana, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

"Ini menjadi konsentrasi kami, apabila ada kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak pasti akan kami tindak tegas," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat (22/4/2022).

Febrie juga menegaskan bahwa keempat tersangka untuk sementara dijerat dengan Pasal 2 dan ayat 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor.

"Kita tetap sangkakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor, ini yang kita kenakan adalah kerugian perekonomian negara," ujarnya.

Pasal 2 dan ayat 3 UU Tipikor mengatur bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dihukum maksilmal penjara 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sementara, pasal pemberatan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Penjelasan pasal itu intinya seorang tersangka bisa dikenakan hukuman mati jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam kondisi darurat.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

minyak goreng Kejaksaan Agung
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top