Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemendagri Izinkan Halal Bihalal saat Lebaran, Ini Ketentuannya!

Berikut ketentuan halal bihalal Idulfitri 1443 Hijriah berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 24 April 2022  |  14:40 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan masyarakat untuk menggelar halal bihalal saat Hari Raya Idulfitri 1443 Hjriah dengan beberapa ketentuan. 

Kemendagro juga meminta masyarakat mewaspadai penularan Covid-19 melalui aktivitas makan-makan pada saat melakukan kegiatan halal bihalal Idulfitri 2022.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membuat peraturan lebih lanjut di daerah masing-masing dengan melibatkan perangkat setempat lainnya sehingga penerapan protokol kesehatan bisa berjalan optimal.

"Pemda diminta membuat peraturan lebih lanjut. Tak lupa untuk terus berkolaborasi dengan unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat," ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA via siaran pers, dikutip Minggu (24/4/2022).

Safrizal mengatakan hal itu disampaikan mengingat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Selain itu, SE No. 003/2219/SJ tentang Pelaksanaan Halal bi Halal Pada Idul Fitri Tahun 1443 H/2022SE secara spesifik diterbitkan untuk memberikan atensi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Surat edaran tesebut memberikan arah keijakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan atensi pelaksanaan Halal bihalal di daerah masing-masing.

Arah kebijakan itu disesuaikan dengan level daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Inmendagri PPKM Level 3, 2 dan 1 untuk wilayah Jawa-Bali maupun Inmendagri PPKM Level 3, 2, dan 1 untuk wilayah luar Jawa-Bali.

“Pemerintah memahami momen perayaan Idulfitri kali ini sangat ditunggu-tunggu untuk dapat bersilaturami. Namun, perlu dipahami pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri idulfitri halal bihalal
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top