Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usulannya Tunda Pemilu Bikin Gaduh, Cak Imin: Namanya Usul Masak Engga Boleh?

Ketua Umum Partau Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan usulannya terkait tunda pemilu hanya sebatas pendapat dan membantu pemerintah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin)./Antara
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partau Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat bicara menanggapi usulan penundaan pemilu yang bikin gaduh masyarakat.

Menurutnya, usulannya itu hanya sebatas pendapat yang bisa diterima atau ditolak.

"Namanya usul masak enggak boleh? Emang negara demokrasi enggak boleh usul? "Demokrasi itu bebas usul, bebas nolak dan diterima. Kalau ditolak enggak perlu demo, namanya usul kok pake demo. Apalagi demonya pake gebuk-gebuk itu," ujar Muhaimin, Selasa (19/4/2022).

Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan dirinya tidak akan ngotot jika memang usul penundaan pemilu itu ditolak masyarakat.

"Saya enggak ngotot. Saya hanya menyatakan usulan. Apalagi Pak Presiden sudah jelas seperti itu (menolak). Namanya juga usaha,” ujarnya sambil tertawa.

Cak Imin lantas berdalih bahwa usulannya itu untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini, ia menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam acara PMII tersebut.

"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini, kurang itu. Mesti alasannya ya karena 2 tahun pandemi enggak bisa apa-apa," tuturnya.

Selain itu, ia juga berdalih usul penundaan pemilu dilontarkan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa merampungkan proyek ibu kota negara.

"IKN (Ibu Kota Negara) belum tergarap sama sekali gara-gara 2 tahun (pandemi)," kata Cak Imin.

Usul penundaan pemilu yang dilontarkan Muhaimin dan sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah telah ditolak masyarakat luas. Bahkan mahasiswa yang digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar demonstrasi meminta pemerintah dan DPR tegak lurus menjalankan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode.

Pemerintah melalui Presiden Jokowi belakangan telah menyampaikan klarifikasi dan penegasan bahwa Pemilu 2024 dipastikan akan digelar pada 14 Februari.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan pernyataan itu baru keluar setelah muncul kerusuhan.

"Hal yang disayangkan, mengapa penjelasan semacam itu baru muncul setelah timbul kegelisahan, keresahan bahkan kemarahan dan kekisruhan rakyat di sana-sini. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan seharusnya energi bangsa ini difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi," tutur AHY beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper