Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan penanganan stunting bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah.
“Untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya saat menghadiri acara dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara daring, Senin (4/4/2022).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa negara akan terus mengawal dan mewujudkan hak anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
Namun, lanjutnya, ikhtiar pemberantasan stunting memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan perannya masing-masing.
“Penyebabnya, pada dasarnya penurunan [angka] stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebanyak 6,4% dalam 3 tahun terakhir.
“Kita menyambut gembira hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang menunjukkan keberhasilan penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021,” ungkapnya.
Kendati demikian, orang nomor dua di Tanah Air ini mengingatkan bahwa target utama pemerintah adalah menurunkan angka prevalensi stunting di tanah air hingga 14% pada 2024.
Oleh sebab itu, kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak diharapkan terus ditingkatkan.
“Target kita sekarang, angka stunting dapat ditekan hingga 14 persen pada 2024,” pungkas Ma’ruf.
