Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia dengan Malaysia sepakat untuk memulai pembahasan kerja sama yang mencakup urusan penegakan hukum kedua negara, khususnya penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia.
Kabar tersebut disampaikan Jokowi usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).
"Kami masih melihat maraknya kasus penyelundupan orang. Oleh karena itu, kami sepakat untuk memulai membahas kerja sama penanganan penyelundupan orang, termasuk dalam penegakan hukum," katanya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4/2022).
Lebih lanjut, terkait dengan kasus penyelundupan manusia, kedua negara turut memandang pentingnya pembahasan mengenai isu Rohingya yang menimbulkan gelombang pengungsi, baik di Malaysia maupun Indonesia.
Menurut PM Ismail Sabri, baik Malaysia maupun Indonesia, sepakat isu Rohingya harus selesai secara mendalam oleh pemerintah Myanmar meskipun tidak menampik hal tersebut menjadi isu penting di Malaysia.
"Isu Rohingya merupakan isu besar di Malaysia karena terdapat 200.000 pengungsi Rohingya di Malaysia," kata PM Malaysia Ismail Sabri.
Baca Juga
Sekadar informasi, secara pertemuan kali ini juga telah menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri menyaksikan langsung penandatanganan MoU oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan.
Dipantau melalui tayangan video, dengan penuh kehangatan Presiden Jokowi menyambut kedatangan tamunya di teras kanan Gedung Istana Merdeka. Setelah berbincang sejenak, Jokowi mengajak tamunya menuju Ruang Kredensial Istana Merdeka untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan Buku Tamu.
Hal lain yang dibahas kedua pemimpin negara, yakni bahas kembali mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas darat. Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, Jokowi menilai sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan.
