Bisnis.com, JAKARTA - DPR menilai pemecatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap eks Menkes Dokter Terawan dianggap tidak sah dan melanggar aturan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari soal pemecatan Terawan tersebut. Menurut Dasco, pemecatan tersebut banyak menabrak aturan IDI sendiri.
"Setelah saya pelajari aturannya, bisa kita nyatakan pemecatan ini tidak sah. Pertama, pemecatan itu baru rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI," tuturnya di DPR, Senin (28/3/2022).
Menurut Dasco, DPR bakal memanggil IDI untuk membahas soal pemecatan Terawan.
Dia mengatakan bahwa Komisi IX DPR juga harus melakukan kajian secara komprehensif apakah pemecatan Terawan dari IDI itu sudah sesuai aturan atau belum.
"Nanti kita minta betul kepada Komisi IX untuk melakukan kajian komprehensif terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran, sehingga nanti kita akan lihat sebuah organisasi seperti IDI di mana kedudukan di situ," katanya.
Baca Juga
Dasco juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk turun menjadi penengah antara IDI dan Terawan, sehingga publik tidak gaduh lagi.
"Kemenkes ini harus memfasilitasi supaya ini tidak berlarut-larut dan saya percaya menkes juga dapat memfasilitasi antara Ketua IDI yang baru dengan dokter Terawan sebagai anggota IDI. Saya bilang masih sebagai anggota IDI karena saya anggap bahwa pemecatan tidak sah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
