Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle kabinet hingga pergantian direksi BUMN saat mengevaluasi kinerja jajarannya di kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) yang belanja anggarannya justru digunakan untuk membeli barang impor.
Jokowi tampak kesal lantaran masih ada jajaran direktur BUMN yang tidak taat pada aturan Menteri Erick Thohir. Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan arahan terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia.
“Jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati, BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirut-nya, ganti," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung terkait reshuffle kabinet. Dia mengaku akan mengawati betul kinerja para menteri.
"Kementerian? Sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle, sudah... akan saya awasi betul," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengaku heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor seperti closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya konsumsi produk dalam negeri sebagai upaya untuk mendorong penggunaan APBN dan APBD untuk memicu pertumbukan ekonomi. Strategi tersebut dinilainya penting sebab kondisi dunia saat ini serba tidak pasti dan hampir semua negara mengalami inflasi.
Namun, Jokowi merasa sedih saat memeriksa pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan pemda, lantaran tingginya konsumsi barang impor.
"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp535 triliun. Lebih gede daerah, " jelas Jokowi.
Jokowi mengatakan jika saja anggaran belanja kementerian atau pemda itu digunakan untuk pembelian produk dalam negeri, maka perekonomian Indonesia akan semakin meningkat.
“Anggaran modal bagi BUMN Rp420 triliun. Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. Ini kan 2 persen lebih," ungkap Jokowi.
