Hanya saja, ada keraguan mengenai yurisdiksi ICC mengenai masalah ini, mengingat baik Ukraina maupun Rusia bukanlah negara yang disebut “pihak” dalam Undang-undang Roma.
Akan tetapi, bagimanapun juga dalam situasi saat ini, mungkin akan ada jalur hukum ke depan.
McDermott Rees mencatat: “Meskipun Ukraina maupun Rusia bukanlah pihak dalam ICC, ICC memiliki yurisdiksi atas situasi ini karena Ukraina mengeluarkan deklarasi berdasarkan Pasal 12 (3) dari ICC, sebuah statuta yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan.
Hanya saja, kalaupun yurisdiksi itu diterapkan, tantangan yang paling sulit adalah membawa Putin ke pengadilan. Pada sisi lain, pengadilan pidana internasional terkenal lambat meski telah banyak dikritik.
Ada juga pilihan lain, kata Nina HB Jorgensen, pengacara dan profesor hukum internasional publik di Universitas Southampton.
“Pengalaman menunjukkan bahwa pengadilan tidak mungkin dilakukan saat Putin tetap berkuasa, tetapi kemungkinan besar bisa dilakukan jika terjadi perubahan rezim nantinya,” katanya.
Dia mengemukakan beberapa contoh keadilan yang mengejar tersangka penjahat perang. Beberapa di antaranya telah didakwa saat menjabat sebagai presiden.
Jorgensen merujuk kepada mantan pemimpin Yugoslavia Slobodan Milosevic dan mantan pemimpin Liberia Charles Taylor.
“Putin dan para pemimpin senior lainnya berpotensi dikaitkan dengan tindakan di lapangan melalui bukti yang menunjukkan bahwa mereka memberi perintah atau gagal mencegah kejahatan perang ketika berada dalam posisi tertinggi dengan kontrol efektif atas pasukan mereka,” kata Jorgensen.
Sejauh ini, teorinya memang begitu. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam hukum, ada serangkaian prosedur yang harus dipatuhi sebelum seseorang maju ke pengadilan yang sebenarnya.
