Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Panggil Keponakan Surya Paloh terkait Korupsi Bupati Probolinggo Nonaktif

KPK memanggil keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yakni Wibi Andrino terkait dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 08 Maret 2022  |  12:11 WIB
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - wsj.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - wsj.

Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yakni Wibi Andrino terkait dugaan korupsi  seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan gratifikasi untuk tersangka Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan kawan-kawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih Jakarta atas nama saksi Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Untuk kasus yang sama, KPK memanggil lima orang lainnya di Polres Probolinggo. Pertama adalah Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Probolinggo Kristina Katrin. Lalu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Probolinggo Jurianto.

“Ketiga, Leisa Citrapurnama, PNS pada Kecamatan Tegal Siwalan. Keempat, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Probolinggo Juwono Praetijo Utomo. Kelima, Kasubag Perencanaan PUPR Probolinggo Nanang Wijanarko,” jelas Ali.

Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput dan suaminya yang juga anggota DPR dari Fraksi NasDem Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan menerima gratifikasi.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua Tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU,” kata Ali Selasa (12/10/2021).

Ali menjelaskan bahwa pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara tersebut telah dilakukan. Di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Tak hanya Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersengka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8/2021).

“KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers daring, Selasa (31/8/2021) dinihari.

Alex menjelaskan, Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhammad Ridwan.

Para penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, 18 orang lainnya, yakni Pejabat Kades Karangren Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK surya paloh probolinggo
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top