Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sistem Bubble Strategis pada Aktivitas Skala Besar

Pemerintah terus menyempurnakan penerapan sistem bubble sebagai salah satu upaya kehati-hatian mengendalikan kegiatan masyarakat di tengah dinamika pandemi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 26 Februari 2022  |  20:17 WIB
Sejumah wisatawan asing asal Singapura berada didalam bus pariwisata saat tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Nongsapura, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/2/2022). Sebanyak 28 wisatawan mancanegara asal Singapura perdana berkunjung ke Pulau Batam untuk berwisata melalui skema gelembung perjalanan (travel bubble) yang telah dibuka pada 24 Januari 2022 lalu. - Antara/Bagjana
Sejumah wisatawan asing asal Singapura berada didalam bus pariwisata saat tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Nongsapura, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/2/2022). Sebanyak 28 wisatawan mancanegara asal Singapura perdana berkunjung ke Pulau Batam untuk berwisata melalui skema gelembung perjalanan (travel bubble) yang telah dibuka pada 24 Januari 2022 lalu. - Antara/Bagjana

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemerintah terus menyempurnakan penerapan sistem bubble sebagai salah satu upaya kehati-hatian mengendalikan kegiatan masyarakat di tengah dinamika pandemi. Bahkan, sistem ini untuk memastikan terpantaunya keamanan aktivitas masyarakat dari sektor terkecil sampai terbesar.

Dia melanjutkan, sejak awal 2022, pemerintah menyusun beberapa rincian protokol sistem bubble khusus untuk mendukung beberapa kegiatan. Seperti travel bubble di kawasan pariwisata antara Batam, Bintan, dan Singapura.

Tidak hanya itu, sistem bubble juga diterapkan untuk Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, rangkaian Kegiatan delegasi G20 di Indonesia, dan terbaru yaitu Surat Edaran (SE) Satgas No. 8 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem Bubble di Bali Dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Untuk itu saya hendak menjelaskan inti pokok Surat Edaran terkait Pengawasan Kegiatan Besar dan Wisata di Provinsi Bali agar dapat terimplementasi dengan baik kedepannya," katanya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/2/2022)

Pertama, untuk pelaku perjalanan hendak memasuki kawasan bubble. Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dapat memasuki kawasan bubble di Bali melalui Bandara Ngurah Rai atau Pelabuhan Tanjung Benoa maupun secara transit. Sebagaimana PPLN lainnya, skrining kesehatan wajib dengan pemeriksaan berkas seperti bukti testing, bukti vaksinasi, berkas imigrasi dan entry test.

Pengunjung domestik dapat memasuki kawasan bubble dengan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Juga ada syarat khusus memasuki kawasan, wajib menunjukkan bukti dokumen keterlibatan dalam rangkaian kegiatan di kawasan bubble seperti bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata, bukti keterlibatan delegasi acara konferensi/pertemuan, atau bukti keterlibatan lainnya.

"Khusus warga negara asing (WNA), wajib menyertakan visa kunjungan dan bukti asuransi dengan nilai minimal pertanggungan yang ditetapkan penyelenggara dan mencakup pembiayaan Covid-19 dan evakuasi medis," jelasnya.

Kedua, untuk pelaku perjalanan saat beraktivitas dalam kawasan bubble. Harus menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua, interaksi terbatas hanya dengan anggota kelompok bubble yang sama dan berkegiatan di zona yang telah ditetapkan, menjalani testing baik insidental sebelum memasuki kawasan venue/acara maupun rutin setiap hari dengan metode rapid antigen atau RT-PCR maksimal 3 hari sekali.

Selain itu, wajib melapor ke petugas kesehatan jika ada keluhan mirip gejala Covid-19 dan jika dinyatakan positif atau kontak maka wajib mengikuti mekanisme yang ditentukan serta menjalankan 3M dan melakukan skrining kesehatan PeduliLindungi.

Ketiga, untuk pelaku perjalanan yang hendak meninggalkan kawasan bubble. Wajib melakukan RT-PCR sebagai exit test untuk menyelesaikan masa karantina atau menyelesaikan rangkaian kegiatan di sistem bubble, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dan khususnya kebijakan pelaku perjalanan terkini di daerah tujuannya.

Di samping itu, penetapan kelompok maupun zona bubble dilakukan penyelenggara kegiatan. Dimana pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, riwayat asal kedatangan, jadwal kedatangan, lokasi tujuan pelaku bubble, atau riwayat kesehatan.

Adapun, kawasan bubble dapat dibagi berdasarkan urutan aktivitas selama rangkaian kegiatan dan variasi kelompok bubble yang berada dalam satu zona.

Dia menjelaskan, sistem bubble telah lebih dulu diterapkan di negara lain seperti Jepang dan Thailand sehingga Indonesia, mengadaptasinya dan terbukti sukses pada kegiatan PON XX tahun 2021.

“Kedepannya tidak menutup kemungkinan sistem bubble ini diterapkan di wilayah maupun jenis aktivitas lainnya di Indonesia. Kendati demikian, sistem bubble dengan protokol kesehatan dirancang sedemikian rupa tidak menutup risiko penularan jika tidak dijalankan dengan baik secara kolektif,” tutur Wiku.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pariwisata Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) travel bubble PPKM Darurat
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top