Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dia mengatakan pemindahan IKN dilakukan sebagai upaya untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara peresmian NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
Jokowi melanjutkan, alasan mengapa Ibu Kota Negara harus dipindahkan, salah satunya yaitu karena Indonesia adalah negara besar, dan memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.
"Kalau kita lihat populasi 56 persen itu ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58 persen ada juga di pulau Jawa dan lebih spesifik lagi, adalah Jakarta sehingga magnet dari seluruh Pulau ke sini, magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa, yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa," kata Jokowi di acara peresmian Nasdem Tower, dikutip melalui NasDem TV, Selasa (22/2/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah terjadi sejak era Presiden Soekarno, di mana Kepala Negara pertama Indonesia tersebut pernah berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Namun, rencana tersebut tidak terealisasikan karena gejolak politik.
"Ini lah kenapa pemindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama sejak 1957, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," ujarnya.
Tidak hanya Soekarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meskipun titik lokasi pemindahannya masih berada di Pulau Jawa.
"Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan baik infrastruktur, ekonomi dan keadilan sosial," tuturnya.
Selain itu, pembangunan IKN baru yang diberi nama Nusantara ini ditaksir akan memakan biaya US$35 miliar atau sekitar Rp500 triliun. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo saat menghadiri forum investasi Indonesia dan Persatuan Emirat Arab di Dubai, PEA, Kamis (4/11/2021).
Adapun, saat menghadiri peresmian Nasdem Tower di Jakarta, pada hari ini, Selasa (22/2), Jokowi tidak memungkiri banyak pihak yang menanyakan sumber anggaran pembangunan IKN.
"Banyak yang bertanya kepada saya terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," ujar Jokowi.
Sementara itu, untuk pembangunan kawasan lainnya, menurut Jokowi, berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), public private partnership (PPP), dan investasi langsung dari para investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
