Bisnis.com, JAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam angkat suara terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang diduga sudah dibagi-bagi kepada investor, salah satunya adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Anam meminta agar pemerintah jangan memberi kesan bahwa proyek IKN hanya untuk mengejar keuntungan bagi para investor yang tentunya memiliki kepentingan untuk mendanai pada kontestasi pilpres 2024 mendatang.
“Saya kira mestinya pemerintah harus berfikir kepentingan yang besar demi kemaslahatan semuanya, tidak justeru seperti memberikan angin segar kepada investor yang jelas-jelas lebih mencari keuntungan daripada kemanfaatan bagi pembangunan Ibu Kota Nagara,” ujar Anam dalam keterangannya kepada Bisnis, Rabu (9/2/2022).
Menurut dia, pemerintah harus mengantisipasi, adanya celah yang digunakan oleh para investor untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan korporasi atau pribadi yang bersangkutan.
“Proyek IKN rentan menjadi bancakan para investor. Betapa tidak, banyak para investor yang sudah melirik proyek-proyek strategis yang berpotensi memberi keuntungan bagi yang menjalankannya,” ujarnya.
“Ini yang harus diantisipasi, adanya celah yang digunakan oleh para investor untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan korporasi atau pribadi yang bersangkutan.”
Lebih lanjut, Anam mengatakan pembangunan IKN Mestinya diserahkan sepenuhnya kepada BUMN atau pemerintah sendiri untuk melaksanakannya.
“karena kita tau kalau diserahkan kepada swasta maka jelas ada profit yang diharapkan, karna tidak mungkin swasta melaksanakan proyek thank you, pasti ada profit yang diharapkannya,” tuturnya.
Untuk itu mestinya untuk meminimalisir hal tersebut, kata Anam, pemerintah harus mengambil alih baik pengelolaan dan pembangunan IKN dari pihak swasta, sehingga akan meminimalisir segala bentuk benturan kepentingan swasta terhadap pembangunan dan pengelolaan IKN.
“Karena bukan tidak mungkin ada investor yang sudah lebih jauh memperkirakan mengenai kalkulasi keuntungan yang akan diterimanya dengan mencuri start dengan cara memonopoli lahan bahkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di IKN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menjawab tudingan yang menyebut bahwa dirinya mendapatkan jatah proyek di Ibu Kota Negara (IKN).
Hashim yang juga merupakan CEO Arsari Group menyatakan, perusahaannya telah memiliki lahan di Balikpapan sejak tahun 2007. Ketika itu Ia memutuskan membeli suatu perusahaan yang mempunyai Perizininan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sekitar 265.000 Hektar (Ha) di wilayah Kalimantan Timur.
Lalu, pada 2013 Ia melepaskan kepemilikan lahannya sebesar 93.000 hektar ke masyarakat dan pemerintah daerah.
“Saya melepaskan ke masyarakat tanpa mendapat kompensasi apapun, itu tahun 2013,” ucap Hashim dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/2).
