Bisnis.com, JAKARTA - Nomor induk kependudukan (NIK) akan dipakai sebagai identitas kepesertaan BPJS Kesehatan. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan hal ini untuk memudahkan dalam semua pelayanan publik, termasuk BPJS Kesehatan.
Meski tak menyebut kapan integrasi tersebut akan diberlakukan, Zudan memastikan prosesnya sedang berlangsung.
"Era integrasi data kami awali pada 2013 dan BPJS Kesehatan bersama 9 lembaga lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil," kata Zudan dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).
Dari 10 lembaga pada 2013, integrasi saat ini telah dilakukan dengan 4.500 lembaga. Zudan mengatakan untuk kelancaran verifikasi kepesertaan, masyarakat atau operator BPJS Kesehatan harus menginput NIK yang terdiri atas 16 digit.
"NIK yang tidak ditemukan biasanya karena kurang input hanya 15 digit, atau salah ketik. Jadi saat memasukkan input NIK harus benar," ujarnya.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menambahkan NIK merupakan lompatan yang luar biasa bagi efektivitas layanan BPJS Kesehatan.
Baca Juga
"Mudah-mudahan dengan kerja sama yang lebih intensif, NIK akan menggantikan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan," kata Ali.
Selain nomor kepesertaan BPJS Kesehatan, pemerintah sebelumnya juga tengah memproses integrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan NIK. Penerapan nomor identifikasi tunggal atau single identification number sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No.23/2006 tentang administrasi kependudukan.
Adapun, integrasi NPWP dan NIK tertuang dalam Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
