Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai mesti mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat di Indonesia, terutama berupaya mengadakan vaksin berstatus halal.
Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ahmad Himawan mengatakan bahwa kepentingan masyarakat di Indonesia yang mayoritas merupakan umat muslim adalah vaksin halal. Karena itu, dia menilai apa yang dijelaskan oleh Jubir Kemenkes terkait masih digunakannya vaksin tidak halal, masih tidak melihat kepentingan rakyat yang lebih mayoritas.
“Jumlah jamaah umrah dan haji Indonesia dalam setahun itu hanya 600.000 yang mendapatkan vaksin halal, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah muslim keseluruhan di Indonesia yang harus lebih diprioritaskan,” tuturnya, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, dengan kemampuan produksi vaksin dalam negeri oleh PT Bio Farma yang bisa mencapai 250 juta dosis per tahun, ditambah lagi dengan kemampuan PT Bio Zifivax yang bisa mencapai 360 juta dosis dalam setahun, sehingga total produksi mencapai 600 juta dosis lebih. Sedangkan, lanjutnya, kebutuhan vaksinasi 2022 hanya 300 juta dosis.
Karena itu menurutnya seharusnya hal ini yang diprioritaskan. “Daripada anggaran vaksinasi 2022 ini sebesar triliunan dipakai untuk membeli vaksin yang belum mendapatkan fatwa halal, bagusnya anggaran tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksin halal dalam negeri,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah terus mengupayakan untuk menyediakan vaksin halal untuk masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah terkait syarat keberangkatan umrah dan haji ke Arab Saudi yang meminta jamaah umroh dan haji menggunakan vaksin selain sinovac.
“Banyak hal yang dipertimbangkan pemerintah. Kita semua muslim pasti ingin menggunakan sesuatu itu yang halal. Tapi saya ingin mencontohkan ya, umat muslim kita yang ingin umrah menggunakan vaksin sinovac karena vaksin itu adalah vaksin halal, sementara Arab Saudi bersikeras mintanya vaksin non-Sinovac. Bisa dibayangkan ketika kita tidak bisa menego Arab Saudi, kemungkinan masyarakat kita untuk berangkat umroh dan haji bisa tertutup,” kata Nadia dalam sebuah kegiatan dialog, Selasa (11/1/2022).
Dia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia masih sulit bernegosiasi dengan Arab Saudi, karena di sana persyaratannya sangat ketat. Mereka hanya mau menerima jamaah yang hanya divaksin menggunakan vaksin yang mereka mintakan yakni Moderna, Astra Zeneca, Pfizer, selain Sinovac.
“Jika kemudian ini dikatakan sebagai kesalahan yang nanti ditanggung oleh pemerintah, itu biarlah para pemuka agama nanti yang lebih tepatnya. Itu kita menggunakan analoginya seperti itu. Bayangkan masyarakat Indonesia yang sudah bercita-cita, tapi dalam dua tahun ini tertunda. Bayangkan yang sudah dapat antrean 10 tahun, itu bisa harus menunda 15-20 tahun lagi. Tapi saya yakin semua keinginan yang halal itu semua ada di dalam diri orang muslim,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
