Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia hingga saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sepanjang 2021 sebagai upaya mengendalikan pandemi.
Pada awal 2021, Indonesia masih kewalahan dalam mengatasi penularan virus Corona. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru ditunjuk pada Desember 2020 menggantikan Terawan Agus Putranto, dihadapkan pada situasi yang cukup berat.
Indonesia menghadapi gelombang kedua Covid-19 akibat penyebaran varian Delta hingga kasus positif harian mencapai rekor tertinggi.
Melonjaknya jumlah pasien Covid-19 menyebabkan kasus kematian di Indonesia meningkat drastis. Pemerintah pun akhirnya menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan kasus Covid-19.
Selain PPKM, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan lain untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 seperti mewajibkan tes PCR, melakukan vaksinasi Covid-19, hingga menyesuaikan aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Berikut ini sejumlah kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang disoroti publik sepanjang 2021:
Program Vaksinasi
Pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021.
Jokowi disuntik vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China yaitu Sinovac. Sejumlah menteri dan tokoh publik juga diberikan suntikan dosis pertama dengan vaksin Sinovac.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk kelompok rentan seperti tenaga kesehatan, lansia, penderita penyakit komorbid, dan petugas pelayanan publik.
Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa harus disuntik vaksin. Program ini digencarkan agar segera terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.
PPKM Mikro
Awal Februari, pemerintah mengubah kebijakan PPKM menjadi PPKM Mikro. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya melakukan pengendalian tingkat RT melalui sistem zonasi.
Zona tersebut ditentukan oleh jumlah kasus positif aktif dalam tujuh hari terakhir yang berdampak pada warna dan pembatasan yang diberlakukan.
Belakangan, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia telah melewati masa-masa krisis selama pandemi virus Corona, termasuk soal perekonomian negara.
"Kita sudah menjalani satu tahun masa tersulit akibat pandemi Covid-19. Kita sudah melampaui masa tersulit pertumbuhan ekonomi kita, dan sekarang ini 2021 adalah masa recovery," kata Jokowi, Kamis (25/2/2021).
Namun, dua bulan setelah pernyataan Presiden Jokowi, tepatnya pada April 2021, Kementerian Kesehatan mengungkap ada tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia.
Berdasarkan data kasus konfirmasi Covid-19 dari Kemenkes, Juru Bicara Menkes Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan pada Rabu (28/4) terdapat 5.241 penambahan kasus Covid-19. Sementara itu, pada Kamis (29/4), ada 5.833 kasus baru Covid-19.
"Artinya ada tambahan sebanyak 600 kasus. Nah, ini tentunya kembali menjadi alarm kita," kata Nadia dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (3/5/2021).
Padahal, dia mengatakan, selama ini pemerintah telah berupaya untuk menurunkan kasus Covid-19.
Kemunculan Varian Delta
Indonesia mengonfirmasi temuan Covid-19 varian Delta pada Juni 2021. Temuan varian Delta ini pertama kali diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengaku memperoleh informasi tersebut dari Rektor Universitas Airlangga pada Senin (14/6/2021).
"Dari 24 pemeriksaan genome sequencing, yang keluar tiga positif terkonfirmasi strain India," ujarnya, Senin (14/6/2021).
Mulanya, varian Delta tersebut ditemukan menginfeksi tiga pasien asal Jawa Timur. Dua orang berasal dari Bangkalan mendapatkan penanganan medis di Surabaya dan satu orang dari Bojonegoro dipulangkan untuk dirawat daerahnya.
