Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di ruang publik membuat dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang.
Pertama, Ahok secara blak-blakan membongkar banyaknya kontrak di BUMN yang merugikan.
"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" kata Ahok lewat kanal Youtube-nya, “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi”.
Ahok juga menyebut hal itu diperparah dengan adanya dugaan direksi yang kongkalikong dengan oknum BPK. Menurutnya, para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian seharusnya dipecat.
"Mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti Anda saya proses," tegas Ahok.
Pernyataan Ahok itu membuat pihak Erick Thohir ‘panas’. Lewat stafsusnya, Arya Sinulingga, menyebut Ahok tak mengikuti perkembangan BUMN. Dia mengatakan, sudah banyak kasus di BUMN yang dibawa ke ranah hukum.
"Makanya kami agak bingung Pak Ahok ini mungkin tidak mengikuti perkembangan di BUMN ya. Seperti kasus-kasus lah misalnya, berapa banyak itu direksi kami laporkan, direksi Asabri kami laporkan, direksi Jiwasraya kami laporkan," ujar Arya Sinulingga kepada media, Minggu (28/11/2021).
Lebih lanjut, Arya juga menyentil Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) tapi bertindak seperti Direktur Utama (Dirut).
Tak hanya Kementerian BUMN yang tak nyaman dengan pernyataan mantan Gubernur DKI itu. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kepala BKPM), Bahlil Lahadalia pun turut merespons keras pernyataan Ahok.
Bahlil menegaskan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir, sebab Indonesia sedang dalam fase menuju negara maju.
"Kepada siapa saja oknum pengusaha, oknum pejabat, oknum BUMN yang tidak setuju dengan transformasi ekonomi ini saya harap minggir. Karena Indonesia harus maju, cukup negara kita dipermainkan," kata Bahlil dalam jumpa pers virtual, Rabu (1/12/2021).
Sebelumnya, Ahok menilai rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang jelas.
“Salah gak pemerintah memutuskan untuk mempunyai pabrik baterai, gak salah itu keputusan bisnis. Kita punya nikel, ketika motor-motor ganti baterai kita harap pake baterai kita. Saya kira itu keputusan yang belum tentu benar. Kayak sekarang Inggris tiba-tiba krisis kenapa? Dia tinggalkan fosil tadinya, tapi tiba-tiba engga ada angin, solar panel ketutup awan. Siapa yang mengerti?,” ujar Ahok.
"Narasinya apa? mesti beli mobil listrik di Jerman? supaya bisa masuk pasar Amerika, China, itu yang saya bilang hati-hati," ujarnya.
Ahok menilai jika tujuan akuisisi tersebut untuk memperluas pasar di Amerika dan China, maka rencana tersebut sangat tak masuk akal. Saat ini pasar di Amerika Serikat telah dikuasai Tesla, sedangkan di China telah ada Wuling Motors.
