Bisnis.com, MEDAN - Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menggencarkan sosialiasi kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.
Sosialiasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan UU Ciptaker di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra Utara.
Adapun acara sosialisasi tersebut digelar dalam bentuk Workshop Satgas Percepatan UU Cipta Kerja di Medan, Sumatra Utara, Rabu (1/12/2021). Tema yang diusung dalam Workshop itu adalah 'Sinkronisasi Peraturan dan Sistem dalam Rangka Menghadirkan Kemudahan Pelayanan Izin Berusaha'.
Sejumlah pejabat yang diagendakan hadir dalam sosialisasi itu antara lain Wakil Menteri Luar Negeri atau Ketua Satgas UU Ciptaker Mahendra Siregar, Staf Khusus Presiden yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satgas UU Ciptaker Arif Budimanta.
Seperti diketahui, beleid UU Cipta Kerja memuat sejumlah substansi untuk mendorong kemudahan berusaha. Namun dalam pelaksanaannya, UU ini mendapat sorotan lantaran dinilai banyak merugikan kelompok pekerja.
Puncak dari polemik UU Cipta Kerja terjadi pada pekan lalu saat MK memutus UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Pemerintah diberi waktu maksimal dua tahun untuk mengamandemen UU tersebut.
Meski demikian, pemerintah berkukuh bahwa UU Ciptaker tetap bisa berjalan. Pemerintah bahkan telah berkoordinasi dengan DPR untuk segera melakukan amandemen UU strategis tersebut.
