Bisnis.com, JAKARTA-DPR dan Pemerintah akan mempercepat pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masa efektif kerja DPR hanya sampai tanggal 15 Desember 2021, karena setelah itu DPR memasuki masa reses mulai 17 Desember 2021-7 Januari 2022.
Menurut Dasco, dalam waktu dekat DPR juga akan mengundang Pemerintah untuk membahas ihwal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
"Kita akan bersama-sama dengan Pemerintah untuk melakukan langkah lanjutan ke depan ya, mengingat masa kerja DPR RI efektifnya hanya sampai tanggal 15 Desember 2021," tuturnya di Gedung DPR, Senin (29/11/2021).
Dasco menjelaskan bahwa saat ini pihak DPR dan Pemerintah tengah melakukan kajian masing-masing atas putusan MK tersebut.
Menurutnya, setelah hasil kajian itu rampung, DPR langsung mengundang Pemerintah untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu.
Baca Juga
"Selama beberapa hari ini, badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg," katanya.
