Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memerintahkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan penyitaan aset terhadap obligor BLBI yang belum memenuhi kewajibannya.
Mahfud yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini mengatakan kewajiban obligor dan debitur terkait pembayaran utang kepada negara dalam kasus BLBI.
Selain itu, dia menyatakan penyitaan aset juga berlaku bagi obligor dan debitur yang tak memenuhi pemanggilan Satgas BLBI.
"Kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya, dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya," kata Mahfud dalam konferensi pers daring, Senin (8/11/2021).
Mahfud juga memerintahkan Kasatgas Pelaksana BLBI untuk mengirimkan surat pemberitahuan ke BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor BLBI. Surat itu, berisi pernyataan bahwa obligor BLBI tidak menunjukan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
Mahfud menegaskan pihaknya tidak akan lagi melakukan tawar menawar dengan obligor terkait upaya penagihan utang BLBI.
"Kita bekerja tidak akan tawar menawar yang enggak ada gunanya," tegas Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyatakan pemerintah akan melakukan pembatasan keperdataan terhadap obligor. Pembatasan yang dimaksud misalnya hak kredit di bank, berpergian ke luar negeri, dan lainnya.
Mahfud pun mengungkapkan bahwa pemerintah memungkinkan proses pidana bagi obligor yang kedapatan melakukan pengalihan aset, penjaminan aset ke pihak ketiga tanpa legalitas, hingga menyewakan aset secara gelap.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
