Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menuturkan, bahwa Pemerintah Arab Saudi memberi izin umrah untuk Indonesia tahun 2022.
Dia menilai, bahwa pertimbangan Arab Saudi memberi izin berdasarkan kemampuan setiap negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan melakukan lobi tingkat tinggi untuk memperoleh izin keberangkatan haji dan umrah.
“Alhamdulillah atas izin Allah, pandemi di Indonesia kian membaik. Perkembangan cakupan vaksinasi nasional kita juga sudah berjalan ke arah yang positif serta didukung dengan budaya masyarakat untuk disiplin prokes yang kian tinggi. Saya kira ini yang menjadi bahan pertimbangan Arab Saudi, sehingga memberikan izin bagi kita untuk melaksanakan umrah sebagaimana kabar ini telah mereka sampaikan melalui kawat diplomatik ke Kementerian Luar Negeri RI,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip dari laman DPR RI, Senin (1/11/2021).
Bukhori mengatakan, bahwa izin umrah bagi Indonesia juga merupakan sinyal positif atas rencana pelaksanaan haji pada 2022.
Menurutnya, sepanjang Pemerintah Indonesia mampu menjaga kepercayaan Pemerintah Arab Saudi dengan mengendalikan pandemi secara terukur dan transparan, rencana tersebut bisa terlaksana.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap pembangunan infrastruktur di Mekkah yang memungkinkan untuk menampung lebih banyak jemaah haji, akan berdampak terhadap peningkatan kuota haji Indonesia.
Baca Juga
“Dengan pembangunan di Mina yang dibuat bertingkat, kita berharap kuota haji kita bertambah dari 200 ribu menjadi dua atau tiga kali lipatnya. Walhasil, ini bisa mengurangi daftar tunggu jemaah kita yang sebelumnya antara 25 sampai 35 tahun, maka bisa dipersingkat,” ujarnya.
Meskipun Indonesia telah memperoleh izin, Bukhori memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi bagi penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
Salah satu tantangan yang saat ini harus disiasati adalah sinkronisasi antara aplikasi PeduliLindungi dan Tawakalna milik Arab Saudi.
“Terbaru, saya baru saja memperoleh kabar bahwa sinkronisasi ini telah memasuki tahap finalisasi. Kedua, persoalan vaksin booster dan ketiga adalah persoalan isolasi dan biaya karantina,” ujar Bukhori.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut berharap pemerintah mampu menyusun skema penyelenggaraan umrah yang aman, sehat, dan tidak memberatkan calon jemaah.
