Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah.
Permintaan itu diungkapkan merepons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut BUMN terlalu keenakan mendapat suntikan dana, sebagian BUMN itu bermasalah.
"Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yang sudah pernah dapat suntikan dana Pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah," ucapnya dalam rilis tertulis, Rabu (20/10/2021).
Syarief Hasan menilai, pemerintah belum konsisten dalam mengelola BUMN. "Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana," ucapnya.
Dia juga menyebut, suntikan dana terhadap BUMN juga belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut.
"Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi," katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut banyak BUMN yang disuntikkan dana namun masih terus merugi. Dia menyoroti beberapa BUMN yang bermasalah meski sudah disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN tersebut seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menyebut, BUMN dan anak beserta cucunya juga sudah terlalu banyak dan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk melakukan audit hingga restrukturisasi sehingga BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara.
