Bisnis.com, SOLO - Kebijakan tegas YouTube terhadap misinformasi Covid-19 ternyata berdampak pada Rusia.
Pemerintah Rusia mengatakan bakal memblokir YouTube setelah saluran mereka, Rusia Today (RT), dihapus.
Penghapusan kanal tersebut terjadi pada Selasa (28/9/2021) karena melanggar kebijakan misinformasi Covid-19.
"YouTube selalu memiliki pedoman komunitas yang jelas yang menguraikan apa yang diizinkan di platform," kata juru bicara YouTube kepada DW, dikutip dari Tempo.
Awalnya saluran Jerman RT mendapat teguran karena mengunggah konten yang melanggar kebijakan misinformasi Covid-19 YouTube. Akibatnya RT dilarang posting selama seminggu.
RT kemudian menggunakan channel kedua yang juga berbahasa Jerman, "Der Fehlende Part" (DFP/Bagian yang Hilang), untuk menghindari penangguhan.
Baca Juga
Kebijakan tersebut ternyata tak disambut baik oleh pemerintah Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam akan "membalas" YouTube dengan memblokir platform tersebut.
Menurut Kemenlu Rusia, penghapusan RT dari YouTube sebagai "agresi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Roskomnadzor, badan eksekutif federal Rusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi media massa di negara itu, mengirim surat ke Google, menuntut agar semua pembatasan dicabut.
Layanan pers agensi Rusia itu juga meminta adanya penjelasan alasan penerapan larangan tersebut.
Google menghadapi ancaman denda hingga 1 juta rubel (Rp196 juta) jika menolak untuk membuka blokir saluran YouTube RT, kata Roskomnadzor.
Margarita Simonyan, pemimpin redaksi RT, menanggapi larangan tersebut dalam sebuah twit: "Ini adalah perang media nyata yang dideklarasikan oleh negara Jerman kepada negara Rusia," katanya.
Dia kemudian meminta Rusia untuk merespons dengan melarang media pemerintah Jerman, termasuk DW.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jerman mengatakan pihaknya "tidak ada hubungan" dengan keputusan YouTube.
"Siapa pun yang menyerukan pembalasan seperti itu tidak menunjukkan hubungan yang baik dengan kebebasan pers," kata juru bicara Kanselir Angela Merkel, Steffen Seibert, seraya menambahkan bahwa tindakan YouTube "bukanlah tindakan negara."
Padahal seperti yang diketahui, YouTube dimiliki oleh konglomerat teknologi AS Alphabet Inc, yang juga memiliki Google.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
