Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menghalang-halangi niat dan upaya setiap orang untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan hingga menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kami berprinsip hukum adalah panglima sehingga putusan hukumlah yang kita ikuti yang harus kita jalankan,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).
Komitmen tersebut juga berlaku terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.
Firli menyebut KPK melaksanakan mandat UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2020.
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya, KPK telah melaksanakan undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah serta turunannya dengan menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Baca Juga
Namun, diketahui sejumlah pihak mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No.19/2019 dan Peraturan KPK No. 1/2021 terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai diskriminatif, maladministrasi, hingga inkonstitusional.
Meski demikian, seluruh gugatan tersebut dimentahkan oleh MA dan MK yang memutuskan pelaksanaan TWK hingga hasilnya dinilai sah secara hukum.
“Kami sebagai pelaksana undang-undang tentu harus melaksanakan keputusan tersebut kami sungguh menghargai segenap pihak termasuk juga ada beberapa pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memohon pengujian tafsir terhadap undang-undang No.19/2019 dan Peraturan KPK No. 1/2021 pada jalur yang benar,” jelas Firli.
Dengan demikian, hasil TWK yang diselenggarakan pada 18 Maret hingga 9 April 2021 terhadap 1.351 pegawai KPK dihasilkan 1.274 orang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, lalu 75 pegawai tidak memenuhi syarat, dan yang tidak hadir sebanyak 8 orang.
Lalu dari 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus, sebanyak 18 orang akhirnya diangkat dan dilantik menjadi ASN setelah dinilai lulus Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.
.jpg?w=300&h=221)
