Bisnis.com, JAKARTA – Amandemen konstitusi (UUD 1945) belum tentu berjalan mulus meski pemerintah saat ini menguasai lebih dari 80 persen suara di parlemen.
Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menilai bahwa amandemen bisa memicu kondisi yang tidak terkendali dan berpotensi menimulkan gejolak di masyarakat.
Idris mencontohkan peristiwa kudeta di Guinea beberapa hari lalu yang berawal dari amandemen konstitusi dengan mengubah aturan jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Tidak ada yang bisa menjamin amendemen akan berhasil dengan mulus karena memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," kata Idris dilansir dari Antara, Selasa (7/9/2021).
Idris memaparkan sebagai mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin dirinya tidak ingin reputasi Jokowi dari seorang wali kota, gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi Presiden dua periode lalu hancur hanya karena bisikan serta ambisi segelintir orang.
Idris menilai Jokowi telah berhasil memimpin bangsa Indonesia dan membangun kepemimpinan yang kondusif dengan merangkul lawan politiknya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yaitu Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia.
"Presiden Jokowi berhasil memulihkan ekonomi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengambil langkah-langkah strategis yang sudah mulai dirasakan dampaknya bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, dia menyoroti pandangan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis (2/9) yang menyatakan partai tersebut memegang komitmen Jokowi bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai konstitusi.
Idris menilai kalau PDI Perjuangan saja tidak sependapat dengan perpanjangan masa jabatan presiden, maka bagaimana bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat luas.
Karena itu, dia menegaskan bahwa amendemen konstitusi harus dikaji secara mendalam dan jangan sampai wacana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi pintu masuk untuk memasukkan agenda politik yang lain.
