Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra memaparkan skenario pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam skenario tersebut KPU telah menyiapkan antisipasi jika pemilihan presiden (Pilpres) berlangsung dua putaran.
Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan 25 bulan sebelum hari pelaksanaan. Artinya, persiapan sudah dimulai tahun 2022.
“Terkait persiapan pemilu, lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan ini bisa dipercepat karena banyak hal yang perlu kita persiapkan,” katanya pada rapat kerja dengan DPR, Senin (6/9/2021).
Berdasarkan materi pemaparan, tahapan dimulai pada Januari 2022 dengan perencanaan program dan anggaran serta peraturan KPU. Pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai pada 8 Agustus dan ditetapkan 17 Desember.
Masih pada bulan penetapan yang sama, yaitu 13 November sampai 3 Desember, usulan daerah pemilihan DPRD untuk kabupaten/kota disusun. Ini ditetapkan pada 30 Desember 2022 sampai 4 Februari 2023.
Pada 21 Mei hingga 6 Juni 2023, dilakukan pengajuan daftar bakal anggota DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon anggota DPR.
Baca Juga
Sedangkan untuk pemilihan presiden, pendaftaran dilakukan pada 16 hingga 22 September. KPU menetapkan daftar calon tetap legislatif dan presiden-wakil presiden pada 18 Oktober.
Kampanye berlangsung selama 4 bulan, yaitu 21 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024. Pemungutan suara berlangsung di bulan yang sama setelah masa kampanye berakhir.
Apabila satu periode, KPU mengumumkan presiden-wakil presiden terpilih pada April atau sehari setelah putusan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan jika harus dua putaran, kampanye dilakukan pada 2 hingga 15 Juni. Pemungutan dan perhitungan suara berlangsung pada 19 Juni. Awal Juli diumumkan kepala negara yang baru.
Sedangkan untuk kepala daerah, syarat dukungan calon perseorangan dilakukan pada Mei 2024. Pasangan calon ditetapkan pada 22 September.
Kampanye untuk kepala daerah berlangsung sebulan mulai 25 September sampai 23 November. Pemungutan dilaksanakan pada 27 November dan penetapan kepala daerah menyesuaikan jadwal hasil MK.
Ini adalah rancangan usulan KPU. Tahapan berlangsung jika disepakati pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif pada 21 Februari dan kepala daerah 27 November.
“Akan sangat lebih baik jika kita segera sepakati minial hari H pemilu dan pilkada. Ini sangat penting untuk menyiapkan segala sesuatunya,” papar Ilham.
