Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PSI Minta Pemerintah DKI Tak Gunakan APBD untuk Pagelaran Formula E

DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI meminta pemerintah DKI Jakarta mencari sponsor swasta dan tak gunakan APBD untuk pagelaran Formula E.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 02 September 2021  |  16:30 WIB
PSI Minta Pemerintah DKI Tak Gunakan APBD untuk Pagelaran Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti konvoi Jakarta E-Prix 2020 menaiki mobil listrik BMW i8 Roadster yang dibawa oleh pebalap Formula 2 Sean Gelael menuju Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019). - Antara\\n
Bagikan

Bisnis.com, SOLO - DRPD DKI Jakarta Fraksi PKS meminta Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai pagelaran Formula E.

Anggota Fraksi PKS Anggara Wicitra Sastoamidjojo mengatakan, pihaknya sama sekali tak mempermasalahkan adanya Formula E.

Namun ia menyarankan agar pemerintah tak gunakan APBD dalam pelaksanaan acara tersebut.

Anggara mengatakan, pemerintah lebih baik meminta dana sponsor dari pihak swasta.

"Selama teman-teman percaya bahwa Formula E mampu mendatangkan keuntungan, silakan jalankan, tapi jangan menggunakan APBD," katanya dalam diskusi daring, Rabu malam, (1/9/2021).

Permintaan untuk tak gunakan APBD itu menurutnya, agar pemerintah lebih bisa membelanjakan uang dengan baik.

Seharusnya APBD digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang Formula E. Apalagi pandemi Covid-19 telah menggerus ekonomi daerah yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Dari keterangan Anggara, pemerintah DKI harus mengucurkan total Rp 2,3 triliun untuk membayar biaya komitmen atau commitment fee Formula E selama lima tahun berturut-turut. Dana tersebut berasal dari APBD DKI.

Padahal, studi kelayakan yang disodorkan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro belum memperhitungkan biaya komitmen yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga melalui APBD.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menilai studi kelayakan tersebut belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh.

Untuk itulah, PSI bersama dengan partai lain sepakat mengajukan hak interpelasi Formula E.

Dewan ingin Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan secara detail rencana perhelatan ajang balap mobil listrik itu.

"Kami berikan panggung seluas-luasnya kepada pak gubernur untuk menjelaskan permasalahan ini, karena ini menyangkut uang APBD, uang rakyat," jelas Anggara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd apbd dki Formula E PSI

Sumber : Tempo

Editor : Restu Wahyuning Asih
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top