Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Awasi Ketat Pemerintah Soal Kebijakan Penanganan Covid-19

DPR menilai ada empat hal yang harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 16 Agustus 2021  |  14:48 WIB
rnPengendara melintas di jalur penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada Senin (2/8/2021). ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga\r\n
rnPengendara melintas di jalur penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada Senin (2/8/2021). ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kedepan pihaknya masih akan berfokus untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“DPR RI akan memastikan bahwa Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi Pandemi Covid-19,” kata Puan dalam pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021 - 2020 di Gedung Parlemen, Senin (16/8/2021).

Puan menyampaikan bahwa ada empat hal yang harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah terkait penanganan pandemi.

Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Dia meminta Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air; meningkatkan testing, tracing, and treatment; mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19; Pengawasan Pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM;

Kedua, terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, Puan meminta Pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya.

Selain itu, penanganan terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi hingga pengawasan terhadap program bansos dan penyalurannya harus mendapatkan perhatian tersendiri.

Hal ketiga adalah terkait pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19.

“Pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat; pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19, pendidikan, transportasi, perijinan, sertifikasi, dan lain sebagainya, agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap Puan.

Lalu keempat adalah sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Puan memastikan DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan Pandemi Covid-19.

“Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr puan maharani Sidang Tahunan MPR Covid-19 PPKM
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top