Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Korupsi Tanah Munjul DKI, KPK Periksa Saksi dari Pihak Swasta

KPK juga sempat memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dalam perkara ini. Taufik digali keterangannya soal perkenalannya dengan Rudi Hartono.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 13 Agustus 2021  |  10:59 WIB
Korupsi Tanah Munjul DKI, KPK Periksa Saksi dari Pihak Swasta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik memberi keterangan seusai Rapat Paripurna terkait pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 di DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pihak Swasta bernama Sarah Estefin pada Jumat (13/8/2021).

Sarah akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Tim penyidik akan menggali keterangan Sarah untuk melengkapi berkas perkara Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (13/8/2021).

Belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik dari Sarah. Namun, sebelumnya, KPK juga sempat memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dalam perkara ini. Taufik digali keterangannya soal perkenalannya dengan Rudi Hartono.

Taufik juga didalami terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon.

Adapun, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang dan satu korporasi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Empat orang tersangka itu di antaranya Yoory C Pinontoan selaku Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Antara Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo.

Kemudian, Tommy Adrian selaku Direktur Adonara Propertindo, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan satu tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo.

“Setelah kami melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan kami menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan peningkatan status perkara ini ke penyidikan sejak tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan empat tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (27/5/2021).

Perbuatan para tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp152 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Pemprov DKI dprd dki
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top