Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati Singgung Komando Kondisi Darurat ke Jokowi, Ini Katanya

Megawati mengaku pernah menanyakan soal pemegang komando darurat kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengeluhkan lemahnya koordinasi saat kondisi darurat terjadi.
Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual di Jakarta, Kamis (29/7/2021).?/nfobmkg
Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual di Jakarta, Kamis (29/7/2021).?/nfobmkg

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke - 5 Megawati Soekarnoputri menyinggung masih terjadinya persoalan komando pada saat kondisi darurat. Dia meminta persoalan tersebut diselesaikan.

Saat memberi arahan pada pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami PDI Perjuangan, Megawati mengeluhkan persoalan komando lapangan pada kondisi darurat masih menjadi masalah.

Mega bahkan mengaku pernah menanyakan soal itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya hal ini perlu ditetapkan terlebih Indonesia rawan bencana.

“Saya pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, siapakah yang memberikan komando. Saya enggak tahu apakah dari bupati kah atau gubernur kah, langsung bla bla bla [menangani di lapangan] begitu,” katanya Rabu (4/8/2021).

“Saya bilang kepada Pak Presiden, yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung, karena ini persoalannya adalah extra ordinary. Jangan lagi mikir,” sambungnya.

Dia menilai hal itu merupakan salah satu kelemahan Negara. Megawati mengambil bencana likuifaksi di Palu beberapa tahun lalu. Dirinya sempat menanyakan sosok yang memegang komando lapangan saat kondisi itu terjadi. Namun kata dia, tidak ada yang dapat menjawab.

Saat menjadi Wakil Presiden medio 1999 - 2001, Mega juga pernah mengalami hal serupa. Dia bahkan harus membantu langsung menangani bencana tanpa mengetahui siapa yang memegang komando lapangan.

Penunjukan pimpinan komando di situasi bencana perlu dilakukan. Pasalnya kebijakan itu akan berpengaruh pada penanganan langsung di lapangan, sehingga tidak perlu menunggu arahan dari atasan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper