Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Pemda di Jabodetabek memiliki standar penangan Covid-19 yang setara dan mengingatkan agar tidak terjadi ego kewilayahan.
Wapres mengatakan banyaknya warga Bodetabek yang mencari nafkah di Jakarta, dan sebaliknya, dikhawatirkan mobilitas dapat menjadi salah satu bentuk rantai penyebaran Covid-19.
“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya testing, tracing dan treatment,” kata Wapres saat memberi pengarahan kepada seluruh Satgas Covid-19 Jabodetabek pada Senin (2/8/2021).
Wapres juga meminta agar koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini dapat berjalan tanpa ego kewilayahan.
“Dan perlunya ada koordinasi nanti menteri dalam negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” pungkas Wapres.
Oleh karena itu, dalam menangani pendemi Covid-19 di wilayah aglomerasi Jabodetabek, diperlukan integrasi program dan data data yang baik melalui koordinasi para gubernur di wilayah tersebut.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab Wapres menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti.
“Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI [Jakarta], Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ungkap Wapres.
Apalagi, ditemukannya varian-varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan varian Kappa yang memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi.
