Bisnis.com, JAKARTA – Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunda kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM), khususnya di daerah yang zona merah. Hal ini membuat sekolah yang bisa PTM terbatas turun drastis.
Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengatakan bahwa sebelum PPKM Darurat, sudah 35 persen sekolah bisa tatap muka, tapi sekarang hanya 4 persen yang bisa.
Dia menuturkan bahwa saat ini situasinya sangat berubah, dan SKB 4 Menteri yang mengatur jalannya PTM Terbatas fleksibel mengikuti regulasi pemerintah.
Jumeri menyayangkan hal ini, pasalnya hambatan pembelajaran jarak jauh bukan dari strategi yang dilakukan pemerintah, melainkan ketersediaan infrastruktur di lapangan.
“Kalau kita PJJ kan ada 2 mode, ada yang daring dan luring. Nah untuk yang bisa daring hambatannya pada kepemilikan perangkat pembelajaran, keberadaan akses, dan dipengaruhi oleh kemampuan guru yang sudah kita latih untuk PJJ,” kata Jumeri pada Dialog KPCPEN, Kamis (22/7/2021).
Sementara itu, pembelajaran melalui luring juga terbatas, karena dengan pandemi mobilitas guru-guru untuk hadir di rumah peserta didik atau ke sekolah juga terbatas.
“Kami mendorong PTM karena kesenjangan PJJ terutama di daerah terdepan dan terluar sangat besar. Kalau terus menerus PJJ, nanti kalau masyarakat yang punya akses bisa punya kesempatan belajar yang baik, sementara yang lain kurang baik,” ujarnya.
Adapun, Jumeri mengungkapkan sampai sekarang hanya 30 persen anak yang bisa PJJ interaktif, sementara yang lainnya belum.
“Makanya selain kita melatih gurunya untuk PJJ, kita kolaborasi dengan orang tua itu penting, karena ketika anak-anak belajar dari rumah yang berperan terbesar adalah orangtuanya, khususnya untuk anak-anak jenjang awal. Di sini peran orang tua sangat besar untuk membantu anak belajar di rumah,” ungkapnya.
