Bisnis.com, Jakarta – Program Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar menuai pro-kontra. DPR RI menganggap penerapan vaksin berbayar justru memeras rakyat yang kesusahan di tengah Pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah telah membuat skema vaksin Covid-19 gratis dan vaksin berbayar sejak November 2020.
"Waktu itu disampaikan skema tentang vaksin program pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk vaksin program itu [pemerintah] sebesar 30 persen dan vaksin mandiri sebesar 70 persen. Vaksin program pemerintah akan dikelola Kemenkes dan vaksin mandiri oleh BUMN," ucapnya dalam kanal YouTube Holopis Channel, Kamis (15/07/2021).
Namun, Netty mengatakan bahwa Komisi IX DPR mempertanyakan tentang adanya skema vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Menurutnya, skema tersebut akan memantik rasa ketidakadilan kepada seluruh rakyat Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Dia mengatakan semua anggota Komisi IX langsung menanyakan tentang skema tersebut. Pasalnya, mereka meyakini bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan bencana nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini masih dialami oleh seluruh bangsa Indonesia.
"Sehingga, rasanya kalau kemudian ada yang harus berbayar dan sebagian warga bisa mengakses langsung, tentu ini akan memantik rasa ketidakadilan,” ujarnya.
Netty juga mengatakan bahwa adanya pemberitaan Kimia Farma akan menjual vaksin Gotong Royong untuk perorangan membuat kaget para anggota Komisi IX DPR.
Dia menegaskan belum adanya pembicaraan atau diskusi seputar vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar dengan parlemen.
"Karena bagaimanapun di DPR R,I ada mekanisme dalam mengusung tema atau isu, harus dibawa dulu ke rapat kerja, rapat pendapat dan sebagainya. Ini belum ada pembicaraan dan diskusi, tapi tiba-tiba muncul pemberitaan yang pasti akan mengagetkan masyarakat. Padahal hari ini kita sedang berkonsentrasi pada keberhasilan PPKM Darurat,” kata Netty.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut mempertanyakan alasan di balik ide vaksi berbayar. Komisi IX DPR berharap klarifikasi terkait Vaksinasi Gotong Royong untuk individu.
Menurutnya, setiap warga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan krusial dan diperkuat oleh konstitusi kita.
“Narasinya apa hingga kemudian ada vaksin Gotong Royong untuk individu, berbayar pula. Masa pandemi gini ingin memeras rakyat sih, ingin mencari untung dari rakyat,” tegasnya.
