Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia menciptakan kedaruratan di banyak hal.
Mulai dari pasokan tabung oksigen yang terhambat hingga tak sedikit pasien yang tak bisa diterima di rumah sakit menjadi cerita yang sulit dilupakan.
Hal itu tidak terlepas dari jumlah permintaan perawatan yang tiba-tiba melonjak dan di sisi lain fasilitas kesehatan yang tersedia tidak cukup menampung mereka semua.
Tragisnya, ada juga peristiwa "penolakan pasien" yang berujung pada kematian. Tengok saja pengalaman Wulan, warga Kebayoran Baru, yang harus kehilangan kakaknya, di susul kehilangan Ibunya empat hari kemudian.
Pengalaman duka Wulan berawal ketika sang kakak, Indarto, 52, yang menderita kanker paru-paru stadium lanjut membutuhkan perawatan.
Wulan bercerita bagaimana keluarganya berupaya mencari rumah sakit di Jakarta dengan hasil tidak sesuai harapan.
Semua rumah sakit yang disambangi tidak bisa melayani perawatan sang kakak. Saat itu, rumah sakit-sakit tersebut tengah kebanjiran pasien Covid-19.
Upaya mencari rumah sakit pada 23 Juni tak berhasil, keesokan harinya sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan menerima sang Kakak untuk menjalani perawatan. Namun, maut lebih dahulu menjemput sang Kakak.
Empat hari berselang, kondisi serupa dialami Wulan. Kali ini, sang Ibu yang mengalami keluhan di lambung dan ginjal tidak dapat dirawat di rumah sakit di Jakarta.
"Sekarang Ibu, saya sedang mencari rumah sakit untuk Ibu," ujar Wulan dalam percakapan Whatsapp dengan Bisnis.com.
Percakapan itu berlangsung saat Wulan mencari rumah sakit untuk Ibunya dengan hasil semua rumah sakit yang dihubungi tidak bisa melayani.
Upaya meminta rekomendasi dari teman pun tidak membuahkan hasil. Terlebih pihak yang diminta bantuan tidak melihat catatan di pengantar dokter yang memeriksa sang Ibu soal alasan kedaruratan untuk dirawat.
Saat sang teman mencari rekomendasi, Wulan sudah membawa Ibunya ke Rumah sakit Harapan Kita. Namun, karena keluhan yang diderita Ibunya tidak terkait jantung, rumah sakit itu tidak dapat menerima Ibunya Wulan.
Beruntung, salah seorang kenalan lainnya mengarahkan Wulan membawa ibunya ke sebuah rumah sakit di Cipondoh, Tangerang. Namun, takdir kembali berkata lain. Meski sempat masuk ke rumah sakit tersebut, sang Ibu akhirnya tak tertolong juga.
"Remuk rasanya," ujar Wulan.
Kondisi IGD
Kondisi miris tak hanya dialami Wulan. Tedi, warga Bojonggede, yang mengalami kecelakaan menyaksikan situasi sejenis. Betapa rumah sakit tidak dapat melayani seluruh pasien.
Karena kekurangan fasilitas untuk oksigen beberapa pasien dipersilakan mencari rumah sakit lain. Kalau pun mereka memilih menunggu, rumah sakit tidak memiliki ruangan yang kosong dan mereka hanya bisa menunggu di luar rumah sakit.
Di ruang IGD sendiri Tedi mengaku harus berada cukup lama. Dia masuk siang dan ditempatkan di lorong IGD hingga akhirnya masuk kamar sekitar pukul 12 malam.
Tenaga medis juga bekerja sesuai prioritas. Mereka mendahulukan pasien yang dalam kondisi paling parah.
Tak urung, meski mendapat kamar, Tedi terenyuh saat mengenang mereka yang tidak dapat dilayani karena fasilitas yang ada tidak memadai.
Apa yang dialami Wulan dan Tedi hanya bagian kecil dari kisah kedaruratan di saat pandemi Covid-19 melonjak.
Gambaran kedaruratan rumah sakit sebelumnya tercermin dari desakan agar pemerintah melakukan tindakan cepat menanggulangi peningkatan Covid-19 yang disampaikan kalangan dokter.
Sistem kesehatan Indonesia berpotensi kolaps apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk menekan kasus positif Covid-19 yang terus meroket belakangan ini.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dr. Erlina Burhan Sp.P (K) mengatakan kondisi sejumlah rumah sakit di beberapa daerah zona merah mulai padat. Bahkan, lanjutnya, tenaga medis di rumah sakit tersebut harus memilah-milah pasien yang akan diberikan oksigen lantaran keterbatasan jumlah tabung atau titik saluran oksigen.
“Pasiennya sangat banyak antre di IGD [Instalasi Gawat Darurat] dan membutuhkan oksigen segera. Ini menjadi masalah karena di IGD titik oksigen itu terbatas. Jika oksigennya ada sembilan, pasiennya ada 20, itu dilematis sekali,” kata Erlina, Jumat (18/6/2021).
Erlina menambahkan, peningkatkan pasien Covid-19 saat ini begitu cepat. Kondisi tersebut terlihat dari rerata tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang mencapai 80 persen.
Khusus di Jakarta, tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi mencapai 84 persen. Keterisian ruang perawatan intensif (intensive care unit/ICU) berada di angka 95 persen.
PPKM Mikro Tidak Efektif
Erlina mendesak pemerintah meninjau kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang masih berjalan hingga saat ini. Dia menilai selama ini pemberlakuan PPKM Mikro tak efektif lantaran implementasinya dilakukan secara sporadis dan tidak terukur.
"Hasilnya ada PPKM yang ketat, ada yang tidak, bahkan tidak ada PPKM juga di banyak provinsi,” ungkapnya.
Hal tersebut diamini Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K). Dia menilai pemerintah seharusnya menerapkan kembali PPKM menyeluruh, terutama di Jawa melihat tingginya lonjakan kasus belakangan ini.
"PPKM Mikro ini saya rasa kurang tepat. Jadi lebih tepat PPKM seperti awal bulan Januari lalu, atau bahkan PSBB seperti tahun lalu. Itu akan lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan virus Covid-19 di dalam populasi," tegasnya.
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dr. Isman Firdaus Sp.JP (K) mengatakan tren penambahan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sangat cepat. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi fasilitas kesehatan dan berdampak pada pasien penyakit lainnya yang sulit tertangani.
“Akhir-akhir ini pasien [penyakit] jantung tidak mendapatkan penanganan atau tatalaksana yang seharusnya karena rumah sakit terisi oleh pasien Covid-19. Ini akan meningkatkan risiko kematian pasien [penyakit] jantung yang merupakan pembunuh nomor satu,” ungkapnya.
Setali tiga uang, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dr. Sally Aman Nasution, SpPD mengatakan pihaknya saat ini menghadapi beban ganda. Pasalnya, pasien penyakit komorbid diluar pasien Covid-19 kembali mendatangi rumah sakit dengan kondisi kurang baik.
”Masyarakat yang kena komorbid, juga berhak mendapatkan pelayanan. Bagaimana kalau semuanya kolaps,” tegasnya.
PPKM Darurat
Belakangan beredar kabar bahwa pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat.
Seperti diberitakan Antara, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Jodi pun mengklarifikasi kabar yang banyak beredar di aplikasi pesan instan. Ia menyebutkan saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil.
"Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah," katanya.
Jodi mengatakan supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat.
"Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatssApp," katanya.
Jodi juga mengingatkan agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, melakukan vaksinasi bagi mereka yang sehat dan terus waspada.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai wacana PPKM Darurat menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19.
PPKM Darurat disebut-sebut akan membatasi sejumlah aktivitas seperti bekerja dari rumah (Work From Home) hingga aturan kunjungan restoran dan pusat belanja.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi pemerintah soal rencana PPKM Darurat.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada Selasa hingga pukul 12.00 WIB bertambah 20.467 dan secara akumulatif sejak Maret 2020 menjadi 2.156.465 orang.
Angka penularan Covid-19 di Indonesia sempat menyentuh kasus tertinggi pada Minggu (27/6) dengan tambahan 21.342 pasien.
Terlepas apa pun formulasinya nanti, tindakan darurat penting dilakukan pemerintah. Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Zubairi Djoerban menilai tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah atau pembatasan kegiatan masyarakat dengan lebih ketat.
Menurutnya, langkah darurat penanganan pandemi Covid-19 yang kian mengganas di Indonesia harus diambil tapi dengan dengan implementasi yang tegas.
“Apakah menerapkan lockdown atau apa pun namanya yang mewakili kedaruratan telat jika dilakukan sekarang? Tidak ada kata telat ketimbang setengah-setengah tapi kita terseret masalah sama berbulan-bulan--tanpa perbaikan. Bagi saya, langkah konkret perlu dilakukan. Terima kasih,” cuitnya melalui akun Twitter @ProfesorZubairi, Selasa (29/6/2021).
Senada, Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan Pemerintah segera mengambil upaya tegas dalam meredam penularan Covid-19.
Menurutnya, pengetatan aktivitas penduduk tidak bisa dihindari jika ingin memutus rantai penularan Covid-19.
“Kalau ingin diberi nama PPKM Darurat juga boleh saja, yg penting implementasinya. Mohon beri perhatian pada nakes, yg bekerja tak kenal lelah, tidak ada protes tapi bukan berarti tak perlu apresiasi,” cuitnya melalui akun Twitter @drpriono1, Selasa (29/6/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
