Bisnis.com, JAKARTA - Pengaturan kembali program vaksinasi diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air yang terjadi akhir-akhir ini.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan untuk menekan lonjakan jumlah kasus positif pemerintah seharusnya mengatur kembali progam vaksinasi yang sudah berjalan saat ini.
Pasalnya, tak dapat dipungkiri jika masih banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan vaksinasi.
“Sekarang buka dimana saja vaksinasi ini, permudah prosedur administrasinya, permudah aksesnya, permudah juga [cara mendapatkan] informasinya, dan komunikasinya,” katanya kepada Bisnis, Jumat (25/6/2021).
Selain mengatur kembali program vaksinasi yang masih belum menjangkau lebih banyak kalangan, menurut Dicky pemerintah juga perlu menambah pemeriksaan atau testing untuk seperti yang dilakukan oleh India.
Tentunya, baik vaksinasi maupun pemeriksaan harus dilakukan secara cuma-cuma dengan anggaran yang disiapkan pemerintah.
Baca Juga
“India bisa keluar dari situasi krisisnya dalam dua bulan dengan dua-duanya [vaksinasi dan testing] gratis. Testing bisa jutaan sehari, vaksinasi juga, hampir sama dengan kita, dengan skala penduduk yang besar itu cukup berhasil,” tuturnya.
Lebih lanjut, melihat kondisi saat ini yang makin genting Dicky menyebut kolaborasi antara negara dan pihak swasta betul-betul dibutuhkan. Kolaborasi yang dimaksud bentuknya beragam, bisa dalam bentuk penyediaan fasilitas vaksinasi atau pemeriksaan hingga menyiapkan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit darurat.
“Tetapi harus dalam kerangka yang mendukung program kesehatan masyarakat dan tidak juga melanggar norma atau kaidah universal pelayanan masyarakat. Sifatnya menjunjung tinggi strategi kesehatan masyarakat nggak bisa sembarangan, ada pakem-pakemnya,” tegasnya.
Dicky juga menegaskan, walaupun pihak swasta dilibatkan dalam upaya penanganan Covid-19, bukan berarti pemerintah bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam menyediakan vaksin dan melakukan pemeriksaan.
