Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemimpin strategik bukanlah sosok yang suka melakukan pencitraan semata tetapi harus turun ke bawah dan bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.
“Kepemimpinan strategik juga tidak bisa berdiri atas dasar pencitraan,” kata Mega dalam orasi ilmiah pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik dari Universitas Pertahanan (Unhan), Jumat (11/6/2021), dikutip dari YouTube PDI Perjuangan.
Mengutip pakar kepemimpinan Jim Collins, Megawati mengatakan bahwa kepemimpinan strategik merupakan kepemimpinan yang membangun organisasi bukan sekadar membentuk popularitas diri.
Menurutnya, ukuran kemajuan suatu bangsa dan parameter ideologis justru diambil dari kemampuan negara dalam mengangkat nasib rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengajak masyarakat agar berani memberikan kritik selain otokritik yang juga harus dilakukan oleh pemimpin strategik. Agar hakekat kepemimpinan strategik bagi bangsa dan negara dipahami esensi dan implementasinya.
“Saya mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin di jajaran pemerintahan negara, baik pusat maupun daerah, Pimpinan Partai Politik, TNI, POLRI dan seluruh aparatur sipil negara, untuk mengambil hikmah terbesar tentang makna kepemimpinan strategik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujar Megawati.
Seperti diketahui, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri hari ini, Jumat (11/6) dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan RI (Unhan).
Pada momen istimewa itu, tiga putera-puterinya akan ikut menyaksikan secara langsung penganugerahan yang digelar di Aula Merah Putih, Unhan, Bogor. Ketiga keluarga Megawati itu yakni Mohammad Rizki Pratama, Mohammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani.
Selain itu, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat seperti Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pejabat lainnya.
