Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eks Direktur KPK Giri Ungkap Alasan Tak Lolos TWK, Singgung Mobil Dinas Mewah Firli

Sebelum kisruh tes alih status kepegawaian KPK, Giri sempat mengkritisi sejumlah kebijakan Ketua KPK. Salah satunya adalah pengadaan mobil mewah milik Ketua KPK Firli Bahuri Cs.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono/Youtube
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono/Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menegaskan bahwa seluruh 75 pegawai orang tak lulus tes wawasan kebangsaan merupakan simbol integritas di komisi antirasuah tersebut.

Dia menilai bahwa pegawai KPK harus tetap menjaga kode etik secara berat. Bahkan kata dia, para pegawai tidak boleh asal bertemu dengan orang.

“75 orang ini simbol integritas. Pegawai KPK harus "whiter than white" kode etiknya berat. Kita tidak boleh asal ketemu orang, karena ancaman pidana 5 tahun, karenanya sering dituduh asosial. Menemui pihak berperkara, walaupun kita sedang olah raga tenis meja pun harus mikir berkali-kali,” katanya melalui Twitter, Minggu (6/6/2021).

Giri menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang telah dinonaktifkan karena dinilai gagal lolos tes wawasan kebangsaan. Belakangan pemerintah mengumumkan 24 orang di antaranya masih dapat dibina, sedangkan 51 lainnya sudah tidak tertolong.

Sejumlah pihak menduga tes wawasan kebangsaan sengaja dilakukan untuk menjegal para pegawai. Beberapa di antaranya seperti Giri, Novel Baswedan hingga Harun Al Rasyid.

Gini menceritakan bahwa dirinya sempat menolak pengadaan mobil dinas mewah bagi saya dan pejabat lain. Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri meminta anggaran mobil dinas hingga Rp1,45 miliar.

“Tidaklah pantas dilakukan di masa pandemi, banyak orang susah hidupnya,” katanya.

Gini juga diketahui merupakan salah satu dari sejumlah pegawai KPK yang menolak revisi UU KPK. Dia juga menolak otoritarian gaya Firli Bahuri. Menurutnya, KPK harus tetap egalitarian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper