Bisnis.com, JAKARTA - Isu agama, politik dan kesehatan mendominasi beredarnya hoaks atau berita bohong pada 2020.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat dalam tiga tahun terakhir, jumlah hoaks yang tersebar di berbagai platform di Indonesia meningkat.
"Dari data terbaru yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), jumlah hoaks yang tersebar di Indonesia mencapai 2.298 pada 2020. Angka tersebut naik dari tahun 2019 yang mencapai 1.221 hoaks," ujar MAFINDO dalam keterangan resminya, diterima Jumat (4/6/2021).
Terkait hoaks dan ujaran kebencian, MAFINDO telah mengadakan seminar pada Kamis (3/6/2021).
Disebutkan Mafindo peredaran hoaks atau berita bohong masih menjadi tantangan di tengah kenaikan pengguna Internet dan media sosial.
Peningkatan jumlah hoaks membawa keresahan bagi masyarakat. Hoaks dinilai dapat merugikan banyak orang, bahkan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa.
"Muatan hoaks dan ujaran kebencian dapat turut memicu aksi terorisme terutama karena tingkat literasi masyarakat yang belum merata di Indonesia," ujar keterangan resmi MAFINDO.
Sementara itu, sepanjang Juli hingga September 2020, Facebook mengambil tindakan terhadap 22,1 juta konten ujaran kebencian.
Sekitar 95 persen di antaranya diidentifikasi secara proaktif lewat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Hoaks agama, politik dan kesehatan masih menduduki peringkat tinggi berdasar hasil periksa fakta dan riset MAFINDO.
Ahmad Syamsuddin, Editor in Chief Direktoral Jenderal Bimas Kementerian Agama RI menyampaikan betapa berbahayanya apabila hoaks agama, kesehatan, dan politik saling berkelindan karena potensi daya rusaknya luar biasa.
"Hoaks yang bertema agama, tidak hanya menyerang akal, tetapi juga menancap di hati. Sangat sulit membujuk orang yang sudah termakan hoaks agama. Karenanya upaya kolaborasi melawan hoaks sangat penting dilakukan," jelas Ahmad dalam seminar, seperti dikutip MAFINDO.
Ketua Presidium MAFINDO Septiaji Eko Nugroho menyatakan pentingnya mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi hoaks.
"Akar masalah hoaks di Indonesia kompleks, tidak hanya karena literasi digital masyarakat yang belum merata. Tetapi juga karena dipicu polarisasi yang belum reda," ujar Septiaji.
Ia mengatakan kondisi itu ditambah menurunnya kepercayaan publik kepada institusi resmi dan media pers, di tengah naiknya peran jurnalisme warga yang belum semuanya memahami kode etik jurnalistik.
Ia menegaskan upaya komprehensif menangani hoaks harus dilakukan dengan melihat dari akar masalahnya.
Sementara pengamat Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib menyatakan konflik yang terjadi, misalnya di Papua dan Poso, sangat potensial bertambah parah apabila ditambah maraknya hoaks dan ujaran kebencian.
Ridlwan menggarisbawahi perlunya merangkul semua elemen masyarakat untuk memberikan efek saling membangun kesadaran atas bahaya hoaks, propaganda, serta ujaran kebencian. Ketiganya, ujar Ridlwan, dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara itu, Politics & Government Outreach Manager Asia Pacific Facebook Noudhy Valdryno menyebutkan Facebook telah mengatur respons atas berbagai jenis pelanggaran yang ada.
Misalnya menyangkut kekerasan dan hasutan, konten sadis, organisasi berbahaya, perundungan dan pelecehan, penipuan, berita bohong, bunuh diri, barang dengan izin khusus, dan sejenisnya.
Respons dilakukan sebagai salah satu bentuk pembatasan dari facebook.
MAFINDO dan beberapa media di Indonesia juga merupakan mitra facebook dalam melakukan periksa fakta dan penanda (flagger).
